Koma.id, Jakarta – Polemik terkait permintaan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2026 terus menuai perdebatan. Namun, narasi yang menyebut kenaikan ini sebagai pemborosan dinilai tidak sepenuhnya tepat.
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Muhammad, menegaskan bahwa kebutuhan anggaran Polri tidak boleh hanya dilihat dari nominal besarannya, melainkan dari tantangan dan beban kerja institusi kepolisian yang kian kompleks.
“Kita harus jujur melihat realitas. Ancaman keamanan, kejahatan siber, penanganan terorisme, hingga pengamanan agenda nasional dan internasional ke depan, itu semua memerlukan dukungan anggaran memadai,” ujar Muhammad.
Ia menilai kritik sejumlah pihak seperti LBHM, ICW, maupun ekonom tertentu terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, banyak program prioritas Polri yang justru bertujuan memperbaiki akuntabilitas dan transparansi, misalnya melalui digitalisasi pelayanan publik, modernisasi sarana penunjang penyidikan berbasis forensik, serta penguatan pengawasan internal.
Muhammad juga menyebut kebutuhan anggaran tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan sektor lain, mengingat fungsi Polri adalah tulang punggung stabilitas nasional.
Legal Aware, Smart Digital! Mahasiswa dan Kampus Cetak Generasi Melek Hukum Siber di MA Cikande
“Kalau bicara potensi korupsi, semua sektor berisiko, bukan hanya Polri. Justru kalau anggaran tidak memadai, bisa muncul masalah-masalah pelayanan publik yang buruk. Kita tidak ingin Polri bekerja dengan fasilitas minim yang justru membuka celah penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Selain itu, Muhammad menekankan, pengawasan tetap berjalan. DPR dan lembaga audit seperti BPK rutin melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran Polri. Bahkan, Polri beberapa tahun terakhir mulai membuka akses data publik secara bertahap melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
Muhammad menilai wajar jika muncul kritik, namun ia mengingatkan publik agar tidak terjebak pada sentimen populis yang menggeneralisasi bahwa setiap penambahan anggaran pasti identik dengan korupsi.
“Anggaran itu investasi untuk keamanan rakyat. Kita tidak bisa menuntut Polri lebih profesional, modern, dan transparan jika tidak ada dukungan dana yang cukup,” pungkasnya.
Sementara itu, kalangan DPR seperti disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman sebelumnya menegaskan dukungan terhadap penambahan anggaran lembaga penegak hukum. Benny menyebut penting menjaga keberlanjutan program prioritas di Polri untuk memastikan hukum tegak, keamanan terjamin, dan pelayanan publik semakin baik.
