Koma.id– Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dituntut hukuman tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (2/7/2025).
Hasto dinilai bersalah dalam kasus perintangan penyidikan dan dugaan penyuapan kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 atas nama Harun Masiku.
Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut bahwa Hasto berperan aktif dalam menghalangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku, buronan KPK yang hingga kini masih dalam pencarian. Jaksa menilai tindakan Hasto telah menghambat upaya penegakan hukum dan melemahkan integritas lembaga peradilan.
Menanggapi tuntutan tersebut, sejumlah kader PDI Perjuangan menyatakan kekecewaannya. Salah satunya adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth. Ia menyebut bahwa tuntutan tujuh tahun terhadap Hasto mengandung nuansa politis yang patut dipertanyakan.
“Sebagai kader, kami sedih dan kecewa, tapi kami tetap menghargai tuntutan dari jaksa penuntut umum,” kata Kenneth.
Kenneth juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara objektif sebelum menjatuhkan vonis. Ia menilai, keputusan akhir seharusnya mengedepankan keadilan dan integritas hukum.
“Kita berharap majelis hakim bisa memvonis bebas atau memberikan vonis seringan-ringannya,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI itu
Dalam kesempatan itu, Kenneth juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integritas lembaga peradilan. Ia menyebut bahwa pesan Presiden agar hakim menjauh dari praktik suap dan intervensi harus dijadikan pedoman dalam menangani perkara hukum, termasuk kasus yang menjerat Hasto.
“Pak Prabowo sangat peduli terhadap para hakim sebagai wakil Tuhan. Ini niatan yang baik dan kami harap dapat membawa sistem peradilan menuju keadilan yang hakiki,” ujarnya.
