Koma.id– Rencana pengusulan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong semua pihak yang berbeda pandangan untuk duduk bersama dalam sebuah dialog rekonsiliatif guna mencari titik temu.
Haedar menekankan pentingnya ruang diskusi yang adil untuk membahas usulan tersebut, mengingat Soeharto adalah sosok yang memiliki catatan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa.
Sementara itu, kritik keras datang dari Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) periode 1996–2022, Petrus Hariyanto. Ia tegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru akan melukai hati rakyat Indonesia. Pasalnya selama masa kekuasaan Soeharto yang berlangsung lebih dari tiga dekade ditandai dengan pemerintahan otoriter, kekerasan, dan pembungkaman demokrasi.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga mengkritisi rencana tersebut. Dalam peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Usman menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
