Koma.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah adanya evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Komisi II.
“Kami pimpinan, mungkin nanti bukan hanya DKPP ya, Bawaslu juga mungkin perlu diberi evaluasi rekomendasi karena sebagai pengawas pemilu mestinya kan Bawaslu bisa dari awal itu mengetahui bahwa hal ini tidak bisa dimainkan,” kata Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, Kamis (6/3/2025).
Adies menyayangkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pilkada. Menurutnya, hal ini bisa diminimalkanoleh Bawaslu.
“Bawaslu kan juga banyak itu di daerah-daerah, nah kerjanya apa juga Bawaslu ini kok mengawasi begitu tiba-tiba hampir 150-an yang di-PSU oleh MK,” tambahnya.
Adies mengatakan, jika DKPP hingga Bawaslu berjalan baik, maka hal itu tidak terjadi. Adies kecewa dengan ada pemungutan suara ulang (PSU).
“Kalau ini semua berjalan dengan baik, DKPP-Bawaslu dalam pengawasannya itu baik, saya rasa tidak ada yang didiskualifikasi, kecurangan-kecurangan, dan juga PSU-PSU yang sekian banyak begitu,” imbuhnya.
Komisi II DPR sebelumnya melaporkan hasil evaluasi terhadap DKPP periode 2022-2027 terkait pelaksanaan pilkada. Setidaknya ada 10 catatan yang disampaikan Komisi II DPR terhadap DKPP dalam rapat paripurna
