Koma.id- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2024. Namun, rencana ini menuai sorotan, terutama terkait transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sejumlah pihak menilai keberadaan Danantara dapat memperlemah pengawasan terhadap keuangan BUMN. Dikhawatirkan, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memiliki kewenangan dalam melakukan audit maupun penegakan hukum terhadap badan ini. Akibatnya, potensi praktik korupsi di BUMN yang bergabung dalam Danantara berisiko meningkat.
Lebih lanjut, keberadaan Danantara dinilai bisa menjadi hambatan besar bagi aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi. Celah ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi, menjadikannya isu yang krusial dalam tata kelola keuangan negara.
