Koma.id– DPR RI tengah memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dirancang untuk menjawab tantangan kejahatan yang semakin canggih. Namub Dalam RUU ini, penekanan diberikan pada peningkatan kapasitas dan teknik penanganan kasus yang lebih modern, tanpa memberikan kekuasaan superbody yang dapat menyingkirkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
RUU Polri ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan mekanisme kerja kepolisian agar dapat lebih adaptif terhadap modus kejahatan yang terus berkembang, seperti kejahatan siber, terorisme, judi online, pinjol dan perdagangan manusia.
Namun, RUU ini tidak memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada kepolisian. Penambahan kewenangan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat serta perlindungan hak-hak warga negara. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kemampuan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu.
“Memamng RUU Polri jawab tantangan modus kejahatan yang kian canggih, tetapi jangan sampai ini jadi celah bagi pihak kepolisian lebih superbody,” kata Ketua Umum Perjungan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, Senin (12/8/2024).
Norman juga berharap Polri tidak hanya menjadi lembaga yang mampu menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks, tetapi juga tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian berkoordinasi dengan Lembaga pemeritahan lainnya dalam menghadapi ancaman yang ada, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang penting dalam sistem hukum negara.
“Kejahatan cyber memang sudah makin melebar di era digital ini, namun
dalam penindakan juga tetap harus koordinasi jangan main masing masing, biar tidak terkesan superbody,” tandasnya.
