Koma.id – Gelaran Pilkada Serentak 2024 berpotensi menimbulkan ancaman dan polarisasi sosial politik, karena ini kali pertamanya digelar di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).
Bundaran HI Rawan Jambret WNA
“Ini (Pilkada) tentunya berdampak kepada peningkatan ancaman, baik ancaman miss-informasi dan polarisasi sosial politik yang akan menganggu proses demokrasi, apabila kita tidak melakukan mitigasi,” kata dia.
Hadi menilai seluruh stakeholder perlu melakukan kegiatan bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi itu. Karena itu dirinya mengajak masyarakat untuk bersinergi menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
“Tentunya kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing sesuai tugas dan fungsi kementerian, lembaga atau instansi melalui satu bentuk yang namanya sinergitas,” tuturnya.
Dengan adanya sinergitas baik dari pemerintahan pusat maupun daerah, penyelenggara pemilu dan aparat keamanan maka gelaran Pilkada November mendatang akan berjalan dengan aman, lancar dan damai.
“Kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kali kita lakukan menjelang Pilkada serentak, karena hal-hal yang kita sampaikan, kita samakan harus selesai sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak nantinya di bulan November 2024,” pungkas Hadi.
