Koma.id – Tim Siber Mabes Polri diminta segera turun tangan menyelidiki dugaan keterlibatan DPA, yang diviralkan di media sosial mengunggah dokumen akses virtual cloud/portal dan akses virtual private network (VPN) PDN ke platform berbagi dokumen, scbribd.
“Masyarakat bisa unduh semua dokumen yang telah diupload tersebut. Dokumen-dokumen rahasia semua dibocorkan secara sengaja. Semua bencana siber sejak dua tahun ini bisa jadi bermula dari dokumen bocor ini. Bayangkan jika ditarik mundur ke 2022, ada berapa banyak kebocoran data yang terjadi,” kata Direktur PoliEco Digital Institute (Pedas) dan pakar Digital Anthony Leong kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).
Menurut Anthony, jika terbukti yang bersangkutan terlibat, aparat hukum harus segera menangkap yang bersangkutan karena telah merugikan negara.
Ia juga menegaskan insiden terhadap PDNS II merupakan sebuah aksi teror siber, yang diduga melibatkan orang dalam yang mungkin sengaja membuka akses data.
“Ini dipastikan serangan teror siber kepada PDN. Diduga ada keterlibatan orang dalam karena ada potensi orang dalam yang membuka data-data ini keluar. Jadi boleh dibilang bukan hackernya hebat. Dari bahasanya narasi permintaan maaf juga kelihatan seperti orang Indonesia,” duga Anthony.
Ia menilai, jika gangguan yang dialami Pusat Data Nasional disebabkan oleh serangan siber dengan metode ransomware, risiko yang dihadapi sangat besar.
Bukan hanya mengganggu layanan publik, tapi juga mengancam bocornya data pribadi masyarakat yang ada di PDNS.
Apalagi jika peretas berhasil mengakses server di PDNS, kebocoran data bisa meluas ke instansi lain yang menyimpan data masyarakat.
“Apalagi kemarin muncul dugaan kebocoran data juga terjadi di Inafis dan Bais TNI. Ini sangat berbahaya sekali, tidak boleh dianggap remeh,” tegasnya.
Serangan teror siber yang kian meningkat, lanjut Anthony, telah mengguncang pondasi keamanan digital nasional dan mencatat titik baru dalam catatan sejarah kejahatan siber di Indonesia.
Dia menilai perlu ada urgensi tindakan pemerintah dalam menghadapi eskalasi serangan siber yang kian meningkat ini.
“Ini bukan lagi hanya tentang kebocoran data sembarangan melainkan sudah tentang keamanan nasional,” tegas Anthony.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melibatkan lebih banyak sumber daya untuk memerangi kejahatan dan aksi teror siber dan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan langsung menghadapi ancaman terhadap negara ini.
“Ini saatnya Presiden menunjukkan keseriusannya dalam melindungi data dan infrastruktur digital negara dengan memimpin langsung mengatasi aksi teror siber ini,” pinta dia.
Anthony juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit terhadap PDN untuk mengatasi dan mencegah kebocoran data.
“Masyarakat menunggu langkah tegas dari pihak berwenang dalam menangani dan menyelesaikan kasus ini,” tegas dia.
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku, yang diyakini sebagai aktor non-negara dengan motif ekonomi.
