KOMA.ID – Peneliti Hukum dan Keamanan Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) D Nicky Fahrizal mengingatkan kepada Pemerintah dan aparat keamanan untuk menolak permintaan Kemerdekaan Papua sebagai bahan barter sandera pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Mengakui kemerdekaan itu harus di tolak. Namun, jika mengabulkan apa yang KKB minta dengan tebusan 5 M sebenarnya negara juga lemah,” tegas Nicky.
Hal itu disampaikannya dalam Podcast Koma.id bertemakan “Jalan Terjal Berantas KKB Papua”, Jumat (7/7/2023).
Menurutnya, negara ada saatnya harus bertindak tegas dengan KKB yang kerap bikin ulah. Sebab, kata dia, jika diikuti permintaan tebusan 5 M masalah yang terjadi di Papua juga akan tetap ada.
“Ini akan menimbulkan masalah baru. Jika Pemerintah mengabulkan permintaan 5 M, maka KKB juga semakin kuat. Bisa jadi demikian, jika begini saja dapat 5 M maka akan mengulangi lagi. 5 M bisa jadi apa saja, beli amunisi dan senjata juga. Mungkin dibebaskan, tapi masalah tidak selesai,” tuturnya.
Nicky berpesan jika ada rencana matang untuk menyelesaikan masalah penyanderaan maka ekses negatifnya bisa diminimalkan. Salah satunya, sandera bisa dibebaskan dengan selamat begitu juga dengan personil dalam melakukan operasi pembebasan dari tangan KKB.
“Diharapkan meminimalkan korban, selama sepanjang rencana itu dimatangkan, maka akses negatif juga bisa diminimalkan. Harusnya ada kalaborasi antara TNI-Polri, tapi juga Intelijen karena dalam operasi itu butuh data,” tukasnya.
