Koma.id – Abdul Rachman Thaha, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai bahwa Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/22) lalu adalah tanda dari keotoriteran pemerintah.
Abdul menilai kepemimpinan Jokowi periode kedua menunjukkan kinerja yang kurang efektif, terlebih dengan munculnya berbagai produk undang-undang yang dinilai membahayakan kehidupan bernegara.
YLBHI: Urusan Begal Bukan Tugas Tentara
“Perppu tersebut laksana gong yang menandai masuknya kita ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Bahwa, sebuah peraturan perundang-undangan bernama PERPPU Ciptaker telah disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kegentingan yang objektif, pelibatan rakyat lewat lembaga perwakilan, rasional yang bertanggung jawab akan putusan MK, dan didahului diskusi publik di forum-forum terbuka,” kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/1/2023).
Sekarang Bukan Lagi Isu Dwifungsi, TNI Dinilai Sudah Masuk ke Semua Sektor Dari MBG hingga Koperasi
“Saya pikir, rakyat dan Mahkamah Konsitusi patut tersinggung,” sambungnya.
Abdul pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengakhiri masa resesnya untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi. Kendati demikian, dia tidak yakin DPR akan melakukan hal tersebut.
Pasalnya, ia menilai DPR hanya entitas perwakilan partai politik yang ada di dalam parlemen. Menurutnya, hanya DPD yang relatif lebih bersih sebab terhindar dari politik transaksional.
“Mana mungkin DPR melakukan itu. Cuma DPD yang relatif lebih bersih dari peluang politik transaksional karena DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan DPR selaku entitas yang lebih sebagai perwakilan partai politik,” tuturnya.
Dia juga menilai, DPD saat ini sengaja dimandulkan dan tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengambil inisiatif memakzulkan presiden.
Abdul juga meminta seluruh pimpinan DPD untuk mendatangi Jokowi di istana dengan misi memberi peringatan pada Jokowi akan preseden buruk yang telah ia hasilkan lewat Perppu Ciptaker.
