Koma.id, TANAH ABANG – Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil bereaksi terhadap aksi Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang menggaungkan gerakan coblos tiga paslon.
Eks Gubernur Jawa Barat ini pun mengaku bakal merangkul seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
PBNU Masa Khidmah 2021–2026 Resmi Demisioner
Ia pun tak mau ambil pusing dengan munculnya gerakan ini lantaran menurutnya kemunculan gerakan itu merupakan bagian dari demokrasi.
“Tugas pemimpin adalah mencintai rakyatnya, itu saja. Bahwa proses memilih pemimpin ada yang suka, tidak suka, didukung, tidak didukung, itulah demokrasi. Demokrasi itu tidak dipaksakan,” ucapnya, Rabu (25/9/2025).
Ridwan Kamil pun menjanjikan sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta bila terpilih sebagai gubernur.
Fasilitas Umum Rusak Imbas Kerusuhan
“Bila kami, RIDO takdirnya ada (menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta), kami akan mencintai warga miskin,” ujarnya.
Politikus Golkar yang akrab disapa Kang Emil ini bilang, pihaknya sudah menyiapkan program kredit tanpa bunga dan tanpa agunan bagi warga menengah ke bawah.
Program ini disebutnya, sudah sukses dijalankan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Sebanyak 30 ribu warga miskin yang tidak punya agunan bisa mendapatkan usaha dari Rp 500 ribu sampai Rp 10 juta,” tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga mengaku bakal memberikan dana Rp 200 juta per-RW di Jakarta agar seluruh wilayah bisa berbenah diri.
Sehingga wilayah-wilayah kumuh di Jakarta bisa dikurangi.
“Kekumuhan kami akan tata, tidak harus dipindah, tapi ditata. Jadi, itulah kecintaan kami kepada warga yang paling harus kami lindungi sebagai pemimpin, yaitu golongan menengah ke bawah,” kata dia.
Massa yang mengatasnamakan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggeruduk kantor KPU DKI Jakarta yang tengah sibuk menyiapkan acara untuk pengundian nomor urut Cagub-Cawagub peserta Pilkada Jakarta 2024, Senin (23/9/2024).
Kedatangan mereka untuk menyatakan sikapnya yang bakal mengikuti gerakan anak abah coblos 3 paslon sekaligus di Pilkada Jakarta 2024.
“Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat,” kata Minawati selaku perwakilan JRMK kepada wartawan.
Minawati menegaskan, JRMK kecewa lantaran Pilkada Jakarta 2024 hanyalah permainan para elite yang membentuk koalisi besar.
Adapun JRMK adalah kelompok dari 32 kampung di Jakarta yang selama ini mendukung sosok Anies Baswedan.
Kendati belum memasuki masa kampanye, Minawati memastikan JRMK tak akan termakan janji manis dari para paslon dan bulat untuk mencoblos ketiga paslon.
“Kita sudah menyatakan sikap tidak memilih tiga-tiganya. Tidak ada kepercayaan dan tidak mewakili kepentingan rakyat,” kata Minawati.
Menurutnya, gerakan anak abah coblos 3 paslon ini adalah bagian dari hak politik warga Jakarta yang tentunya tak bisa dikekang.
“Ini hak pilih. Kan dalam itu tidak memaksa. Kita hanya mengajak, tapi tidak pakai paksaan. Kalau pakai paksaan, kita memberikan uang itu dapat tidakan (pidana). Ini kita tidak mengancam.
Kita memberikan kesadaran kepada masyarakat, ini demokrasi kita tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi dari JRMK, Andi menegaskan, kendati aksi cobloa 3 paslon tidak mempengaruhi hasil Pilkada Jakarta, setidaknya gerakan ini menjadi bentuk nyata perlawanan dari warga atas demokrasi semu yang ditunjukkan elit politik.
“Tingginya suara tidak sah akan menunjukkan bahwa gubernur terpilih tidak mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.
Ini akan menjadi pesan tegas bahwa rakyat tidak percaya dengan proses pilkada yang sudah dikuasai oleh elite bukan oleh rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, JRMK mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilgub Jakarta.
Deklarasi itu dilakukan JRMK pada Mei 2024 dalam acara silaturahmi dan halalbihalal dengan PKL dan warga kampung jaringan rakyat miskin kota di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (19/5/2024) atau sebelum Anies dipastikan batal berlayar karena tak mendapat dukungan partai politik.
