Koma.id– Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) atau profesional asing untuk bergabung dan memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa seluruh pihak yang menduduki jabatan pimpinan dan jajaran direksi BUMN, tanpa terkecuali termasuk WNA, wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi.
Namun, kebijakan ini menuai sanggahan dari sisi regulasi. Peneliti dan Litigasi Strategi Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Saleh, membantah Prabowo soal adanya aturan yang mengizinkan BUMN dipimpin WNA. Sampai revisi keempat Undang-Undang BUMN, syarat menjadi pemimpin BUMN masih harus WNI. Saleh pun meragukan nasionalisme seorang Prabowo lantaran kebijakannya kontras dengan narasi antek asing yang kerap diucapkan.
