Koma.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau setara dengan kurang lebih 100 juta orang.
Target itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka berpenghasilan rendah,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengatakan, perluasan penyaluran kredit tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dari daerah dan memperbesar akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan modal untuk menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” ujarnya.
Penyaluran Kredit Sudah Rp53 Triliun
Prabowo mengungkapkan, penyaluran kredit rakyat yang telah berjalan mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga.
Capaian tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan pada tahun depan. Pemerintah ingin agar akses kredit tidak hanya dinikmati masyarakat di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau petani di desa, nelayan di pesisir, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga berpenghasilan rendah.
Presiden Prabowo menyebut target Rp400 triliun pada 2027 diproyeksikan menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Dengan asumsi rata-rata empat orang dalam satu keluarga, jumlah penerima manfaat secara tidak langsung dapat mencapai sekitar 100 juta orang.
“Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga. 28 juta keluarga, kalau dengan istri dan anak itu berarti kali empat, kurang lebih 100 juta rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.
Ia menilai kemampuan pembiayaan pemerintah masih dapat ditingkatkan apabila pengelolaan kekayaan alam Indonesia dilakukan secara optimal.
“Kalau kita bisa mengamankan sumber-sumber alam kita yang sangat luar biasa, berarti kemampuan kita akan lebih,” tuturnya.
Presiden Prabowo Tekankan Peningkatan Pendapatan Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi secara agregat. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan harus terlihat dari naiknya pendapatan riil dan daya beli masyarakat.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik.
“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menjaga serta mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, seluruh potensi nasional harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
Rakornas TPAKD Perkuat Akses Keuangan Daerah
Rakornas TPAKD menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk mempercepat perluasan akses keuangan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa TPAKD mendukung agenda pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pembiayaan produktif agar masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah.
Target kredit Rp400 triliun pada 2027 menjadi rencana perluasan pembiayaan yang disampaikan Presiden. Rincian skema penyaluran, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian target berdasarkan kelompok penerima dan wilayah perlu mengacu pada kebijakan teknis pemerintah dan lembaga keuangan terkait.
Melalui perluasan akses kredit tersebut, pemerintah menargetkan lebih banyak keluarga memperoleh kesempatan mengembangkan kegiatan ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan yang menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
