Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Ekonomi

Prabowo Gelar Ratas Ekonomi, Belanja Negara Kuartal IV 2026 Capai Rp1.300 Triliun

×

Prabowo Gelar Ratas Ekonomi, Belanja Negara Kuartal IV 2026 Capai Rp1.300 Triliun

Sebarkan artikel ini
Ratas Ekonomi Prabowo Di Istana
Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas membahas sektor ekonomi di Istana Negara Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.

KOMA.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) membahas perkembangan perekonomian nasional menjelang akhir 2026 sekaligus mengevaluasi capaian dua tahun pemerintahan, Senin (19/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Silakan gulirkan ke bawah

Sekretaris Kabinet Merah Putih, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pembahasan mencakup kondisi makroekonomi nasional, strategi peningkatan ekspor, hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sisa tahun anggaran 2026.

Pemerintah menilai kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif stabil dan tangguh di tengah volatilitas serta ketidakpastian ekonomi global.

Selain menjaga stabilitas, pemerintah berkomitmen meningkatkan ekspor dari berbagai sektor, termasuk manufaktur. Berbagai hambatan yang mengganggu aktivitas ekonomi juga akan diatasi untuk mendorong pertumbuhan nasional.

Dalam pelaksanaan APBN pada sisa tahun ini, pemerintah akan memprioritaskan penelaahan dan efisiensi anggaran. Adapun alokasi belanja negara pada kuartal IV 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi belanja pada kuartal IV 2025 yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

Meski melakukan efisiensi, pemerintah memastikan anggaran tetap diarahkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Belanja negara juga akan menopang program perlindungan sosial, bantuan pangan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah, BI, dan OJK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi makroekonomi dan menjaga ketahanan Indonesia menghadapi dinamika perekonomian global.

Pemerintah optimistis langkah tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.