Koma.id – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan rencana pertemuan dengan seluruh kepala daerah sebagai momentum untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Jamiluddin, forum tersebut penting karena masih banyak persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan perhatian pemerintah pusat.
“Presiden sebaiknya tidak hanya menyampaikan arahan, tetapi juga memberikan ruang kepada kepala daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan,” ujarnya, dikutip Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan otonomi daerah, pemerintah pusat hanya memegang enam urusan absolut, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Di luar itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan.
Namun dalam praktiknya, menurut Jamiluddin, masih banyak daerah yang mengeluhkan tumpang tindih kewenangan, regulasi yang berubah-ubah, hingga keterbatasan fiskal sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan daerah, termasuk penyederhanaan regulasi, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jakarta dalam rapat khusus untuk membahas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
