Koma.id– Penyidikan KPK terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) disambut positif lantaran dinilai dapat menjawab polemik yang lama mengendap, termasuk indikasi mark-up anggaran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, memberikan masukan agar KPK memfokuskan penyelidikan pada tiga masalah utama. Yakni harga yang tidak wajar sampai tiga kali lipat dibanding di China. Kedua perubahan peraturan presiden (Perpres) dari Perpres 107/2015 menjadi Perpres 93/2021. Ketiga, soal pembengkakan pembiayaan yang nambah sekitar Rp20 triliun dari rencana semula Rp86 triliun menjadi sekitar Rp118 triliun.
Terpisah, Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati, mengungkit kembali pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2015 lalu. Kala itu Megawati telah mengingatkan secara publik mengenai kelayakan Indonesia memiliki kereta cepat pada saat proyek ini pertama kali dicanangkan.
