Koma.id – Sekretaris Jenderal Pasbata Prabowo, Budiyanto Hadinagoro, menduga polemik hukum yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik kelompok tertentu yang dinilai ingin melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Budiyanto, dinamika tersebut diduga berkaitan dengan persiapan kontestasi politik menuju Pemilu 2029. Salah satu skenario yang patut dicermati, kata dia, adalah upaya merenggangkan hubungan Prabowo dan Gibran sekaligus membangun delegitimasi terhadap keluarga Jokowi.
Ia menilai, munculnya nama Roy Suryo dalam polemik hukum terkait Jokowi dan Denny Indrayana dalam persoalan yang menyangkut Gibran memperlihatkan bagaimana persoalan hukum dapat berkembang menjadi pertarungan opini dan kepentingan politik.
“Dalam pandangan saya, kedua persoalan hukum tersebut telah berkembang menjadi pertarungan politik dengan konsekuensi yang jauh lebih luas,” ujar Budiyanto.
Budiyanto juga mengajak masyarakat menelusuri rekam jejak politik kedua tokoh tersebut, termasuk pengalaman mereka di pemerintahan, latar belakang politik, serta kemungkinan hubungan dengan kekuatan politik tertentu.
Yusril Pastikan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa riwayat politik seseorang tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan dalam suatu agenda. Namun, menurutnya, berbagai kemungkinan tetap perlu dikaji secara objektif agar publik mendapatkan gambaran yang utuh.
Lebih jauh, Budiyanto melihat dinamika tersebut berpotensi berkaitan dengan peta persaingan politik jangka panjang, termasuk kontestasi Pilpres 2029 dan 2034. Ia menduga keretakan hubungan Prabowo-Gibran dapat mengubah peta kekuatan politik nasional dan membuka ruang bagi pihak tertentu untuk memperbesar peluang politiknya.
Ia juga menyinggung kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu Sela Amerika Serikat pada 3 November 2026. Kendati mengakui situasi politik Amerika dan Indonesia memiliki karakter berbeda, Budiyanto menilai perkembangan politik internasional tetap menarik untuk dicermati sebagai bahan perbandingan.
Namun, Budiyanto menegaskan bahwa persaingan politik seharusnya tetap berada dalam koridor demokrasi dan hukum. Menurutnya, perbedaan kepentingan maupun manuver politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi, tetapi tindakan yang diduga melanggar hukum tidak boleh ditoleransi.
Sorotan paling serius, lanjutnya, adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang tengah diusut aparat kepolisian. Ia menilai perkara tersebut harus dibongkar secara menyeluruh, termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang diduga menjadi pemberi perintah atau berada di balik pelaksanaan penyadapan.
“Publik berhak mengetahui siapa yang menjalankan dan siapa yang memerintahkan,” tegasnya.
Budiyanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu maupun manuver politik yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia menegaskan, stabilitas nasional harus dijaga agar pemerintahan dapat menjalankan mandat rakyat secara optimal hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Menurutnya, rakyat perlu tetap solid dan memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029, tanpa mengesampingkan sikap kritis, pengawasan publik, serta penegakan hukum.
“Jangan sampai rakyat diadu domba oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Kita harus bersatu, menjaga persaudaraan, dan mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo sampai 2029. Kritik boleh, perbedaan pendapat itu demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas,” tutupnya.
