Koma.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pemerintah menargetkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Yusril menjelaskan, meskipun konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses tersebut tidak harus menunggu hingga batas waktu berakhir.
BNN dan Polri Sukses Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Malaysia-Madura, DPO Muzammil Diamankan
Menurutnya, tenggat 60 hari merupakan batas maksimal bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden baru.
“60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah bersama pimpinan MPR telah membahas percepatan proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya.
“Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya. Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.
Presiden Punya Waktu Maksimal 14 Hari Ajukan Dua Nama
Yusril juga menjelaskan tahapan berikutnya setelah MPR secara resmi menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR terlebih dahulu akan melakukan rapat untuk membahas dan menetapkan tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran. Setelah itu, MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden sekaligus meminta pengajuan dua nama calon pengganti.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Namun, Yusril menegaskan tenggat 14 hari tersebut juga bukan waktu yang harus dihabiskan seluruhnya. Presiden dapat mengajukan nama calon lebih cepat setelah menerima surat pemberitahuan dari MPR.
“Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan dari MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama kepada MPR itu diberi tenggang waktu selama 14 hari, tadi pun dipahami bahwa 14 hari itu adalah selama-lamanya 14 hari,” jelas Yusril.
“Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR,” lanjutnya.
Dua nama yang diajukan Presiden tersebut nantinya akan diproses oleh MPR melalui mekanisme pemilihan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui pemilihan oleh anggota MPR berdasarkan dua calon yang diajukan Presiden.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres
Sebelumnya, Yusril juga mengungkapkan MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan proses administrasi dan kelembagaan setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Dalam tahapan awal tersebut, MPR akan menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, pimpinan MPR menyampaikan surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti.
Yusril menyebut mekanisme tersebut telah dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan MPR, pimpinan Komisi III DPR, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan sesuai konstitusi sekaligus tidak berlarut-larut.
Salah satu hal yang turut menjadi pertimbangan adalah agenda Presiden Prabowo yang dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri dalam waktu dekat.
Meski demikian, pemerintah berharap agenda tersebut tidak menghambat penyelesaian proses penggantian Wakil Presiden.
Mekanisme Penggantian Wapres Diatur UUD 1945
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dalam aturan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR dengan melengkapi persyaratan pencalonan.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila hasil pemungutan suara memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR.
Gibran Telah Serahkan Surat Pengunduran Diri
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat tersebut.
Muzani mengatakan Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menghormati keputusan tersebut.
Dengan adanya pengunduran diri itu, jabatan Wakil Presiden kini mengalami kekosongan. Pemerintah dan MPR selanjutnya akan menjalankan mekanisme konstitusional untuk menentukan pengganti Gibran.
Pemerintah berharap seluruh tahapan, mulai dari penetapan kekosongan jabatan, pengajuan dua nama oleh Presiden, hingga pemilihan dalam sidang paripurna MPR, dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
