Koma.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri Sugiono dari kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Pigai menilai kritik tersebut tidak berdasar dan mengabaikan capaian diplomasi Indonesia saat ini.
Pigai menegaskan, kinerja diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono justru menunjukkan peningkatan signifikan di tingkat global. Menurutnya, posisi Indonesia di mata dunia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.
“Kritik tersebut sama sekali tidak berbobot. Diplomasi Indonesia justru sedang melesat dan mendapat pengakuan internasional,” ujar Pigai dalam keterangannya.
Pigai mengaku memperoleh penilaian langsung dari sejumlah diplomat asing mengenai performa diplomasi Indonesia. Salah satunya saat ia melakukan kunjungan ke Qatar dan bertemu dengan Duta Besar Qatar di Doha.
“Dalam pertemuan itu, saya mendengar langsung pujian terhadap diplomasi Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dipandang semakin strategis dan berpengaruh,” kata Pigai.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
Ia menilai pengakuan tersebut menjadi bukti konkret bahwa Menlu Sugiono menunjukkan kinerja yang menonjol di panggung internasional. Pigai juga menyebut diplomasi Indonesia kini dinilai lebih aktif, percaya diri, dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam berbagai isu global.
Lebih lanjut, Pigai menyentil kritik Dino Patti Djalal dengan menegaskan bahwa pengalaman dan posisi internasional seseorang tidak serta-merta menjadikannya paling benar dalam menilai arah diplomasi negara.
“Pengalaman dan jabatan internasional tidak otomatis membuat seseorang paling benar dalam urusan diplomasi. Yang terpenting adalah hasil dan pengakuan nyata dari komunitas global,” tegas Pigai.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari Dino Patti Djalal terkait tanggapan Pigai tersebut. Polemik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap arah dan capaian kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan baru.
