Koma.id | Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang sempat beredar mengenai adanya rencana pergantian pimpinan Polri.
“Tidak ada, tidak ada surpres Kapolri,” kata Prasetyo seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (06/08).
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menanggapi isu tersebut. Ia menegaskan pergantian kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Aksi AMPB Berakhir! Surat Komitmen DPR soal RUU Perampasan Aset Dibacakan, Massa Pilih Pulang
“Ya, buat kita prajurit kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujarnya, Rabu 5 Agustus 20206 lalu.
Listyo memastikan isu itu tidak memengaruhi kinerja Polri. “Sangat tidak (mengganggu kinerja),” tegasnya.
Isu serupa juga dibantah oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. “Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” katanya.
Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya belum menerima surpres apa pun. “Kami tidak ada, sama sekali belum ada,” ujarnya.
Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri sejak 2021. Sebelum itu, ia pernah menduduki posisi Kabareskrim Polri dan Kapolda Banten. Kinerja Listyo dinilai baik oleh sejumlah pihak, meski isu pergantian jabatan sempat dihembuskan karena masa jabatannya yang sudah mendekati lima tahun.
Politisi NasDem Ahmad Sahroni menilai isu tersebut wajar karena ada pihak yang tidak suka Listyo masih menjabat. “Karena lama, orang ada yang enggak suka. Ya dimaklumin aja,” ujarnya.
Dengan bantahan resmi dari Istana dan DPR, isu pergantian Kapolri dipastikan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang valid.
