Koma.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai isu mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 yang dilontarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sengaja dilempar ke ruang publik.
Menurut Mahfud, pernyataan tersebut bukan sekadar pernyataan spontan. Ia menduga polemik yang kemudian muncul justru memberikan keuntungan politik bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud menyampaikan analisis tersebut melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, dan dikutip pada Minggu (6/9/2026).
“Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap saja Pak Jokowi yang diuntungkan,” ujar Mahfud.
Mahfud Sebut Budi Arie Tak Akan Diproses Hukum
Mahfud menilai pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan Pemilu 2029 dipercepat tidak dapat menjadi dasar untuk menjeratnya secara hukum.
Sebab, menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak secara langsung melanggar ketentuan hukum. Karena itu, polemik yang berkembang dinilainya justru menjadi pertarungan politik dan opini publik.
“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar saja, kan Anda tidak akan diapa-apakan,” kata Mahfud.
Ia kemudian menyoroti munculnya respons keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap pernyataan Budi Arie.
Mahfud menduga kemarahan PSI tersebut justru menjadi bagian dari dinamika yang membuat Budi Arie semakin mendapat tekanan, sementara isu percepatan pemilu semakin dikenal publik.
“Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” ujar Mahfud.
Mahfud bahkan menduga pola tersebut secara politik dapat membuat sejumlah pihak sekaligus mendapatkan keuntungan.
“Tidak akan mengancam Budi Arie secara hukum, dan juga PSI akan makin terkenal, Pak Jokowi makin terkenal juga,” katanya.
Bermula dari Pernyataan Budi Arie
Polemik ini bermula dari video pernyataan Budi Arie yang beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, Budi Arie mengatakan dirinya memiliki insting bahwa Pemilu 2029 bisa saja berlangsung lebih cepat. Ia juga menyebut sempat menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie dalam video tersebut.
Pernyataan itu kemudian memicu polemik karena disampaikan ketika Budi Arie berada dalam satu forum dengan Jokowi.
Budi Arie selanjutnya meminta maaf atas pernyataannya. Ia menegaskan bahwa ucapan tersebut merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan sikap maupun kehendak politik Jokowi.
“Kalau analisis kan itu kan begini, ada kemungkinan biasa 2029, tapi kok ada analisis lebih cepat? Tidak perlu ditarik, biar saja waktu membuktikan itu,” kata Budi Arie.
Ia juga menegaskan keberadaan Jokowi dalam acara tersebut tidak berarti pandangan yang disampaikannya merupakan sikap mantan presiden tersebut.
“Kami menyadari bahwa ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena itu, pernyataan itu sudah saya bilang, itu pernyataan saya pribadi, bukan pendapat dan sikap Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma mendengarkan,” ujar Budi Arie.
Mahfud Soroti Pergeseran Sasaran Kritik
Mahfud juga mengaitkan polemik tersebut dengan dinamika politik setelah pergantian pemerintahan pada 2024.
Menurut dia, sejak 2024 Jokowi kerap menjadi sasaran kritik. Namun, belakangan kritik politik mulai bergeser kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, menurut Mahfud, munculnya isu percepatan Pemilu 2029 dalam situasi politik seperti sekarang dapat memberikan dampak politik tertentu bagi Jokowi.
“Ini menurut saya kecerdikannya kalau mau dianggap Pak Jokowi itu mengetahui, bahkan menyuruh ini, itu kecerdikan menurut saya,” ujar Mahfud.
Meski demikian, Mahfud tidak menyatakan sebagai fakta bahwa Jokowi memang memerintahkan Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai analisis terhadap kemungkinan dampak politik dari polemik yang berkembang.
“Sehingga menurut saya ini kalau bukan permainan politik, tapi dampak politiknya seperti itu,” katanya.
Wacana Percepatan Pemilu Masih Sebatas Isu
Sampai saat ini, wacana percepatan Pemilu 2029 yang disampaikan Budi Arie belum menjadi keputusan politik maupun ketatanegaraan.
Budi Arie sendiri telah menjelaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, bukan sikap resmi Projo untuk mengubah jadwal pemilu.
Karena itu, pernyataan tersebut lebih tepat dipandang sebagai wacana politik yang kemudian berkembang menjadi polemik.
Sementara itu, analisis Mahfud menempatkan polemik tersebut dalam perspektif yang berbeda. Menurutnya, meski Budi Arie menjadi pihak yang paling banyak mendapat sorotan, efek politik dari isu tersebut justru dapat menguntungkan Jokowi sekaligus membuat PSI semakin mendapat perhatian publik.
Dengan demikian, hingga kini belum terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya keputusan resmi pemerintah atau lembaga negara untuk mempercepat Pemilu 2029. Yang berkembang adalah pernyataan politik Budi Arie dan berbagai tafsir serta respons yang muncul setelahnya.
