Koma.id – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Pakar hukum tata negara Mahfud MD mendukung gagasan pembentukan Kabinet Bayangan sebagai bagian dari kontrol dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
Menurut Mahfud, keberadaan kabinet semacam itu dapat menjadi kekuatan yang mengawasi sekaligus memberikan alternatif terhadap kebijakan pemerintah.
Reaksi Anak Purbaya Usai Ayah Dicopot Menkeu
Hal itu disampaikan Mahfud dalam siniar bersama Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari yang ditayangkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official.
Mahfud menilai sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih saat ini cenderung kurang berani memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik. Bahkan, ketika menghadapi kritik, persoalan tersebut dinilai kerap dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut membuat kritik dan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara efektif kepada kepala negara.
“Kalau ada kritik, jangan semua dilempar kepada Presiden. Menteri harus berani menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya,” ujar Mahfud, dikutip Minggu (9/8/2026).
Ia menilai Kabinet Bayangan tidak semata-mata dibentuk untuk menjadi kelompok yang mengkritik pemerintah. Menurutnya, kabinet tersebut juga dapat menunjukkan contoh mengenai bagaimana seorang menteri seharusnya menjalankan fungsi pemerintahan, menyusun kebijakan, sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.
Mahfud mengatakan gagasan Kabinet Bayangan memiliki relevansi kuat dalam sistem parlementer. Dalam sistem tersebut, shadow cabinet dapat berfungsi sebagai kekuatan oposisi yang mengawasi pemerintahan sekaligus menyiapkan alternatif kepemimpinan dan kebijakan.
Ia mencontohkan praktik shadow cabinet di Inggris. Dalam sistem parlementer Inggris, kelompok oposisi membentuk kabinet bayangan yang beranggotakan politisi dengan bidang tugas yang disesuaikan dengan kementerian pemerintah. Mereka bertugas mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus menawarkan alternatif kebijakan.
“Di Inggris, shadow cabinet itu bisa menjadi oposisi yang suatu saat menjatuhkan pemerintah,” kata Mahfud.
Namun, Mahfud menilai konsep tersebut tidak harus diterapkan secara identik di Indonesia karena sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan sistem parlementer Inggris.
Menurutnya, dalam konteks Indonesia, Kabinet Bayangan dapat ditempatkan sebagai wadah masyarakat sipil dan kelompok politik untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah, memberikan kritik berbasis data, serta menawarkan solusi atas kebijakan yang dinilai bermasalah.
Mahfud juga menilai keberadaan kelompok semacam itu penting untuk memastikan pemerintahan tidak berjalan tanpa pengawasan. Kritik terhadap pemerintah, kata dia, seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai upaya menjatuhkan kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
