Koma.id, Blitar – Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI berlangsung ricuh di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar pada Senin (24/3/2025). Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, yang berusaha mengamankan situasi.
Mahasiswa menilai UU TNI berpotensi merusak demokrasi karena menghidupkan kembali konsep dwifungsi TNI yang mereka anggap tidak relevan dalam era demokrasi saat ini. Para demonstran mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU tersebut.
Kericuhan terjadi ketika massa mencoba memasuki gedung DPRD karena kecewa tidak kunjung ditemui oleh perwakilan dewan. Mereka menuntut anggota DPRD keluar untuk berdialog, namun aksi mereka dihentikan oleh aparat keamanan. Demonstran juga membakar ban sebagai simbol perlawanan terhadap pengesahan UU ini.
Koordinator aksi, Vita Nerizza Permai, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa belum terakomodasi dengan baik. Ia menyatakan bahwa perjuangan akan terus dikawal hingga suara mahasiswa diteruskan ke DPR RI.
“Kami ingin suara kami didengar, bukan hanya di daerah, tapi juga di Senayan,” ujarnya.
Banne
Setelah kericuhan mereda, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai, akhirnya menemui massa. Ia menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa sambil mengimbau agar unjuk rasa tetap kondusif dan tidak ditunggangi kepentingan pihak lain.
Mahasiswa berjanji akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka untuk membatalkan UU TNI tidak segera dipenuhi. DPRD Kabupaten Blitar pun sepakat untuk mengawal aspirasi tersebut.
