Koma.id | Jakarta – Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran tidak hanya mengganggu pasokan minyak mentah dan BBM, tetapi juga berpotensi mengguncang ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi risiko gangguan distribusi energi, khususnya LPG yang menyangkut kebutuhan dasar rumah tangga.
“Konsumsi LPG dalam negeri per tahun adalah 9 juta metrik ton, sementara produksi domestik baru 1,8 juta metrik ton. Artinya ada 7,2 juta metrik ton yang harus kita impor per tahun dari dua lokasi utama,” ujarnya.
Data menunjukkan sekitar 52% impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, sementara 48% dari Timur Tengah. Dengan kedua kawasan kini terlibat dalam konflik regional, stabilitas pasokan energi global dinilai berisiko terganggu. Komaidi menekankan, jika pasokan LPG terganggu, dampaknya akan lebih besar dibandingkan BBM karena menyangkut kebutuhan dapur masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menyiapkan skenario diversifikasi pasokan energi.
“Crude dari Timur Tengah sebagian kita alihkan ke Amerika supaya ada kepastian ketersediaan,” katanya.
Ia menambahkan, cadangan energi nasional saat ini berada di atas standar minimum 21 hari, dengan kapasitas maksimal 25–26 hari, namun pemerintah berencana membangun storage baru hingga tiga bulan untuk memperkuat ketahanan energi.
Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik meski harga minyak dunia bergerak di kisaran US$78–US$80 per barel, di atas asumsi APBN US$70 per barel. “Kalau harga yang disubsidi, mau naik berapa pun tetap sama sebelum ada perubahan dari pemerintah,” tegasnya.
Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai krisis ini menjadi momentum percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Ketergantungan pada energi fosil sudah saatnya dikurangi. Pengembangan kendaraan listrik dan pembangkit berbasis energi bersih harus dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya penguatan ketahanan energi dan ekonomi nasional. Ia menilai konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia berpotensi memperluas instabilitas geopolitik dan memberi tekanan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
