Koma.id – Sekretaris Partai Buruh Exco Prov. DKI Jakarta, Zainal Abidin atau akbab disapa Salman mengutarakan pendapat dan sikapnya terkait bergulirnnya RUU TNI.
Komite Politik Partai Buruh ini dengan tegas menolak rencana revisi Undang-Undang TNI.
“Berpotensi memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Revisi ini merupakan langkah mundur yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi menghidupkan kembali militerisme dalam politik dan kehidupan sosial,” katanya pada Rabu (19/3/2025).
Pihaknya menegaskan, salah satu poin revisi yang mencemaskan adalah perluasan peran perwira aktif di jabatan sipil.
“Ini merupakan langkah mundur yang menghidupkan kembali praktik Dwi Fungsi ABRI, yang pada era Orde Baru menjadi alat kontrol otoritarian terhadap rakyat,” jelasnya.
Ditegaskannya, penempatan militer di posisi sipil bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis dan berpotensi menghambat kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan.
“Selain itu, dengan diperluasnya peran militer dalam urusan sipil, potensi represif terhadap gerakan rakyat semakin besar,” tegasnya.
Pihak juga meminta agar perkuat sistem demokrasi yang partisipatif dan akuntable terhadap kepentingan kelas pekerja dan kontrol sipil yang kuat.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen gerakan buruh, petani, mahasiswa, dan rakyat tertindas untuk menolak revisi UU TNI ini,” ungkapnya.
“Hanya dengan demokrasi sejati yang berbasis pada kekuatan kelas pekerja, kita dapat memastikan bahwa negara ini berjalan sesuai dengan kepentingan mayoritas, bukan kepentingan militer dan oligarki,” tandasnya.
