Koma.id | Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari titik kerumunan massa menyusul aksi demonstrasi besar yang berujung kerusuhan di sejumlah kota pada Sabtu 17 Oktober 2026.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pemantauan KBRI Paris, tidak ada WNI yang terlibat dalam aksi unjuk rasa maupun menjadi korban dalam insiden tersebut.
“KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” kata Heni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10).
KBRI Paris mengimbau WNI untuk memantau informasi resmi otoritas setempat, mengantisipasi penutupan jalan dan gangguan moda transportasi umum, serta menghubungi layanan darurat (hotline) KBRI Paris di nomor +33-6-2112-2109 jika menghadapi situasi darurat.
Gelombang demonstrasi yang dimotori para siswa SMA sejak pertengahan September 2026 menuntut tambahan anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas belajar, serta reformasi sistem seleksi universitas (Parcoursup) berubah menjadi bentrokan masif.
Aksi tersebut diwarnai pembakaran kendaraan, penjarahan toko, hingga penyerangan fasilitas publik. Mengutip laporan AFP, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan bahwa sebanyak 1.200 orang telah ditangkap dan 150 anggota kepolisian mengalami luka-luka. Secara akumulatif di wilayah metropolitan Paris saja, sebanyak 1.260 orang telah diamankan per Kamis 15 Oktober 2026, di mana 86 persen di antaranya merupakan anak di bawah umur.
Di Kota Saint-Etienne, seorang demonstran berusia 17 tahun dilaporkan mengalami putus tangan kanan akibat ledakan granat aparat. Insiden tersebut kini tengah diselidiki oleh lembaga pengawas internal kepolisian Prancis (IGPN).
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras aksi anarkistis tersebut dan menegaskan pelaku penyerangan gedung pemerintah serta penjarahan akan ditindak tegas secara hukum.
Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin menginstruksikan jajaran jaksa untuk mengajukan penahanan sementara terhadap para perusak fasilitas publik dan penyerang petugas keamanan.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray menyatakan pemerintah tengah meninjau ulang platform pendaftaran universitas Parcoursup serta telah menempatkan dua pertiga dari 3.000 guru pengganti yang dijanjikan guna merespons tuntutan para pelajar.
