Koma.id – Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, menyarankan langkah preventif atau pencegahan potensi ancaman keamanan dimulai dari pemerintah menangkap keresahan masyarakat.
Ia juga mewanti-wanti agar para pihak yang mengkritisi kebijakan atau regulasi pemerintah melalui aksi unjuk rasa tidak dianggap sebagai ancaman.
“Preventif ini kan harus menangkap isu-isu apa sih yang menjadi keresahan masyarakat, sehingga bisa memfasilitasi agar negara juga harus merespons apa yang menjadi suara-suara rakyat. Jangan ketika sudah di lapangan, dianggap mengancam,” ujar Nining dilansir dari program Satu Meja The Forum KompasTV, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, sering kali tendensi atau kecenderungan yang muncul ketika masyarakat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa dianggap akan terjadi potensi gangguan keamanan.
Nining mengatakan, setiap pihaknya melakukan konsolidasi, mereka berencana melakukan aksi damai. Namun praktiknya di lapangan kadang-kadang sering terjadi pengadangan di jalan.
Ia menceritakan, ada anggota KASBI yang diadang sampai ditangkap aparat kepolisian di jalan ketika akan melakukan aksi.
Nining mengaku tidak mempermasalahkan langkah pengaturan yang dilakukan kepolisian terhadap aksi penyampaian pendapat, tetapi ia mewanti-wanti jangan sampai ada orang yang baru berangkat mau melakukan aksi sudah diadang terlebih dahulu.
“Jangan orang baru berangkat, di stasiun, di halte, kemudian ketika bus di jalan, dihentikan. Itu kan akan menimbulkan potensi gesekan di lapangan, ini yang kita tidak inginkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan pihaknya akan mengamankan pihak-pihak yang membawa barang membahayakan.
“Kalau itu sudah membawa barang-barang yang membahayakan, seperti gotri, bom molotov, apa iya akan kita gabungkan dengan klaster aksi masyarakat yang damai?” kata Budi.
Ia juga mengingatkan peserta aksi unjuk rasa harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, aturan moral, serta fasilitas umum.
