KOMA.ID, JAKARTA – Jumisih menekankan pentingnya penguatan hak pekerja rumah tangga (PRT), mulai dari kepastian hubungan kerja, akses jaminan sosial, hingga kebebasan berserikat dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Hal tersebut disampaikan Jumisih dalam agenda sosialisasi UU PPRT yang menjadi bagian dari Rapat Akbar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jakarta di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).
KPBI Soroti Sejumlah Celah UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Desak Pemerintah Perkuat Pengawasan
Menurut Jumisih, pengakuan PRT sebagai pekerja merupakan fondasi utama dalam undang-undang tersebut. Pengakuan itu perlu diwujudkan melalui perjanjian kerja tertulis antara pekerja dan pemberi kerja.
Muda Saleh Soroti Budaya Buzzer dan Perundungan Digital yang Berpengaruh pada Perilaku Anak
Perjanjian tersebut, kata dia, harus menjadi acuan dalam hubungan kerja, termasuk mengatur kesepakatan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
“Pengklasifikasian pekerjaan perlu dibicarakan dan dipilih bersama agar beban serta lingkup pekerjaan jelas dan jam kerja PRT tidak berlangsung terlalu panjang,” ujar Jumisih.
Selain kepastian hubungan kerja, Jumisih juga menyoroti pentingnya akses pekerja rumah tangga terhadap jaminan sosial melalui BPJS. Ia menilai perlindungan sosial merupakan salah satu hak yang perlu dipastikan dapat dinikmati oleh PRT.
Jumisih turut mendorong penguatan hak pekerja rumah tangga untuk berserikat dan berorganisasi. Menurutnya, keberadaan organisasi menjadi penting karena karakteristik pekerjaan PRT yang tersebar di rumah-rumah pemberi kerja membuat mereka kerap bekerja secara individual.
“Kondisi tempat kerja yang tersebar dan tertutup membuat PRT sering kali bekerja sendiri-sendiri dan sulit memperjuangkan haknya. Karena itu, berserikat menjadi kebutuhan penting bagi pekerja rumah tangga,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) agar proses penempatan pekerja berjalan dengan perlindungan yang memadai.
Dalam pemaparannya, Jumisih turut mengangkat persoalan pengakuan terhadap kerja perawatan atau care work yang selama ini banyak dilakukan perempuan. Ia mengingatkan organisasi perlu memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, mengaktualisasikan diri, hingga mengambil posisi kepemimpinan.
“Organisasi harus memberi ruang bagi perempuan untuk maju, berkembang, mengaktualisasikan diri, termasuk menjadi pemimpin,” tegasnya.
Jumisih juga mengajak masyarakat memberikan penghormatan yang layak terhadap kerja perawatan. Menurutnya, pekerjaan tersebut bukan aktivitas remeh atau sekadar urusan domestik, melainkan pekerjaan penting yang menopang kehidupan manusia dan masyarakat.
“Kerja perawatan bukan pekerjaan yang remeh atau sekadar urusan domestik, melainkan pekerjaan penting yang menopang kehidupan manusia dan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tanpa kerja perawatan, pembangunan peradaban tidak dapat berlangsung secara maksimal. Karena itu, perlindungan terhadap PRT harus dipandang sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mengakui dan menghargai kontribusi pekerja di sektor perawatan.
Jumisih berharap implementasi UU PPRT tidak berhenti pada pengakuan secara hukum, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.












