Koma.id | Tangerang Selatan – Di tengah derasnya arus isu nasional yang silih berganti menghiasi ruang publik, perhatian masyarakat diminta tidak surut terhadap proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Pesan itu disampaikan Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98), Willy Prakarsa, dalam sebuah podcast di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Menurutnya, berbagai isu besar yang muncul belakangan, mulai dari pergantian Menteri Keuangan hingga operasi penindakan korupsi, berpotensi menggeser fokus publik dari perkara yang dinilai memiliki dampak besar terhadap penegakan hukum.
“Banyak isu yang muncul bersamaan. Namun jangan sampai perhatian masyarakat justru bergeser dari kasus yang seharusnya tetap diawasi bersama,” kata Willy.
Menko PMK: Wajib Halal Mulai Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat dan Perkuat Kepercayaan
Bagi Willy, pengawasan publik menjadi elemen penting agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Ia menilai kasus yang menyeret mantan petinggi Kejaksaan Agung itu tidak boleh berhenti sebatas pemberitaan sesaat, melainkan harus terus dikawal hingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.
Willy menggambarkan perkara tersebut sebagai kasus besar yang memerlukan keseriusan aparat penegak hukum. Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil, aktivis, akademisi, hingga media massa untuk terus memberikan perhatian terhadap perkembangan penyidikannya.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Publik perlu memastikan seluruh proses hukum berjalan secara terbuka dan tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban,” ujarnya.
Selain menyoroti proses penanganan perkara, Willy juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai perkembangan kasus, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan tidak hanya ingin melihat publikasi barang bukti yang disita aparat penegak hukum. Lebih dari itu, publik membutuhkan kejelasan mengenai arah penanganan perkara serta progres proses hukumnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya simbol penindakan. Yang lebih penting adalah keterbukaan mengenai proses hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Willy mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, partisipasi publik merupakan salah satu kunci untuk memastikan prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga.
“Jangan sampai perhatian kita terpecah. Mari bersama-sama mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar penegakan hukum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
