Koma.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset.
Alih-alih memperkuat instrumen negara untuk mengejar dan merampas kekayaan hasil tindak pidana, koalisi menilai sejumlah ketentuan penting justru dihilangkan atau diubah dalam draf akhir undang-undang tersebut.
Kritik tersebut terutama menyasar penghapusan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar, kenaikan batas minimal perampasan aset tanpa pemidanaan, pemberlakuan asas non-retroaktif, hingga pembentukan lembaga pengelola dan pengawas aset yang dinilai berpotensi berada di bawah kendali eksekutif.
Mendagri Tito Raih Apresiasi Pengendalian Inflasi Daerah Berkat Penguatan Deteksi Dini Harga Pangan
Koalisi mendasarkan kritiknya pada penelaahan draf hasil Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tertanggal 16 November 2026. Mereka menilai perubahan substansi tersebut berpotensi membuat undang-undang kehilangan sejumlah instrumen penting untuk memulihkan aset hasil korupsi.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut regulasi yang disahkan tersebut tidak sesuai dengan harapan publik terhadap pembentukan UU Perampasan Aset.
Mantan Wakapolri Oegroseno Usul Pangkat Tamtama dan Bintara Polri Dipangkas Jadi Empat Tingkatan
ICW bahkan menyebutnya sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu” karena dinilai tidak memberikan kekuatan yang memadai untuk menjangkau kekayaan hasil kejahatan, khususnya aset yang selama ini sulit disentuh melalui mekanisme penegakan hukum.
“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” ujar Ibrahim.
Empat Poin yang Dipersoalkan ICW
1. Penghapusan Illicit Enrichment
Salah satu kritik utama ICW adalah dihapusnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dari draf akhir UU Perampasan Aset.
Konsep tersebut memungkinkan negara menindaklanjuti kekayaan pejabat publik yang jumlahnya tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar.
ICW menilai ketentuan ini penting untuk memperkuat rezim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dengan adanya instrumen tersebut, harta yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan profil penghasilan pejabat dapat menjadi objek penelusuran dan perampasan berdasarkan mekanisme hukum.
Koalisi menilai penghapusan ketentuan tersebut justru menghilangkan salah satu instrumen yang sebelumnya diusulkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas-persis yang diusulkan KPK-draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” tulis koalisi dalam laporannya.
2. Ambang Batas Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Naik Jadi Rp1 Miliar
Kritik kedua menyasar perubahan batas minimal nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan pidana terhadap pemiliknya.
Dalam draf pemerintah tahun 2023, batas minimal nilai aset yang dapat dikenakan mekanisme tersebut adalah Rp100 juta. Namun, dalam draf hasil Timus dan Timsin tertanggal 16 November 2026, ambang batas tersebut meningkat menjadi Rp1 miliar.
Artinya, terdapat kenaikan hingga sepuluh kali lipat dibandingkan rancangan sebelumnya.
Koalisi menilai perubahan tersebut berpotensi mempersempit jangkauan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana, terutama kekayaan bernilai menengah yang berada di bawah ambang batas baru.
Dengan batas minimal Rp1 miliar, aset yang nilainya tidak mencapai angka tersebut berpotensi tidak dapat dijangkau melalui mekanisme NCB berdasarkan ketentuan ambang nilai tersebut.
Padahal, menurut koalisi, akumulasi aset hasil korupsi tidak selalu berbentuk satu aset bernilai besar. Kekayaan hasil kejahatan dapat tersebar dalam sejumlah aset dengan nilai yang lebih kecil.
3. Asas Non-Retroaktif Dinilai Melindungi Aset Hasil Kejahatan Masa Lalu
Persoalan berikutnya adalah ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72 UU Perampasan Aset.
Ketentuan tersebut menjadi sorotan karena dinilai membatasi penerapan mekanisme perampasan aset terhadap kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebelum undang-undang diberlakukan.
ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai pembatasan tersebut dapat menghambat upaya negara mengejar kekayaan hasil korupsi maupun tindak pidana ekonomi yang terjadi pada masa lalu.
Menurut koalisi, persoalan ini menjadi penting karena banyak aset hasil kejahatan yang telah lama dikuasai atau dialihkan kepada pihak lain sebelum adanya undang-undang baru.
Jika mekanisme perampasan hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana setelah UU berlaku, negara dinilai kehilangan kesempatan untuk menjangkau sejumlah aset yang berasal dari kejahatan sebelumnya.
Koalisi menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan tujuan utama pembentukan UU Perampasan Aset, yakni memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana dan kerugian negara.
4. Independensi Badan Pengelola dan Badan Pengawas Aset Dipersoalkan
Poin keempat berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.
Koalisi menyoroti pengaturan kelembagaan yang menyerahkan pembentukan dan pengaturan lebih lanjut kedua badan tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Menurut mereka, mekanisme tersebut berisiko menempatkan pengelolaan dan pengawasan aset hasil tindak pidana terlalu dekat dengan kendali eksekutif.
Padahal, pengelolaan aset hasil kejahatan membutuhkan lembaga yang profesional, transparan, akuntabel, dan memiliki independensi yang memadai.
Koalisi mengkhawatirkan apabila pengawasan dan pengelolaan aset terlalu bergantung pada pemerintah, mekanisme tersebut berpotensi membuka ruang intervensi kekuasaan.
Selain itu, independensi badan pengawas juga menjadi perhatian karena lembaga tersebut seharusnya mampu mengawasi proses perampasan dan pengelolaan aset tanpa tekanan dari pihak yang memiliki kepentingan.
ICW Persoalkan Proses Pembentukan UU
Selain empat persoalan substansi tersebut, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga mengkritik proses pembentukan undang-undang yang dinilai tidak transparan.
Ibrahim menyebut naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi selama proses penyusunan dan pembahasan.
Bahkan, draf hasil Timus dan Timsin tertanggal 16 November 2026 disebut hanya beredar secara terbatas.
Koalisi mengaku telah berupaya meminta DPR membuka dokumen pembahasan sejak September 2026. Mereka juga telah melayangkan somasi yang jatuh tempo pada 16 November 2026.
Namun, upaya tersebut disebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai, sementara pembahasan RUU terus berjalan hingga akhirnya disahkan.
Ibrahim juga menyoroti pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang menurutnya tidak didukung keterbukaan dokumen secara memadai.
Ia menilai masyarakat diminta memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tanpa memiliki akses terhadap naskah lengkap yang sedang dibahas.
Atas sejumlah persoalan tersebut, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyatakan akan menempuh pengujian formil dan materiil UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR Beri Penjelasan soal Penghapusan Illicit Enrichment
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah memberikan penjelasan mengenai keputusan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset.
Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan karakter undang-undang yang bersifat formil atau mengatur hukum acara.
Menurutnya, selama pembahasan Panitia Kerja (Panja) menerima berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan ahli. Namun, pendapat yang disampaikan tidak seluruhnya mendukung penerapan konsep peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia juga mengklaim bahwa konsep illicit enrichment tidak diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Sementara di Jerman, menurutnya, pengaturan serupa pernah digagalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain itu, Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan mekanisme perampasan aset, bukan sebagai undang-undang materiil yang memuat norma penghukuman.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Atas dua pertimbangan tersebut, DPR memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam undang-undang yang disahkan.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan dari aparat penegak hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, badan pengelola diperlukan agar aparat penegak hukum tidak memiliki konflik kepentingan karena bertugas merampas sekaligus mengelola aset.
Sementara badan pengawas dibentuk untuk mencegah UU Perampasan Aset digunakan sebagai alat politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Terkait mekanisme pengisian badan pengawas yang melibatkan Presiden dan DPR, Habiburokhman menyebut mekanisme tersebut serupa dengan proses pembentukan sejumlah lembaga negara lainnya, seperti KPK dan Komisi Yudisial.
Dengan demikian, kritik ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset terhadap UU Perampasan Aset tidak hanya menyangkut substansi pasal, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi legislasi, perlindungan HAM, serta independensi lembaga yang akan menjalankan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.








