Koma.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log akses dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/9).
Dwi juga menegaskan bahwa struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Pihaknya berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak melalui sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.
“Kami berupaya meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data dengan melakukan evaluasi serta penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan peningkatan kesadaran keamanan,” paparnya.
Di sisi lain, DJP juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan data masing-masing dengan rutin memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan juga menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.
“Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP jika menemukan adanya dugaan kebocoran data melalui kanal pengaduan yang tersedia,” pungkasnya.
Isu ini pertama kali mencuat dari unggahan di media sosial X, yang menyebutkan adanya perdagangan ilegal data NPWP, NIK, alamat, nomor telepon, hingga email yang diperjualbelikan dengan nilai sekitar Rp 150 juta.
