Koma.id– Presiden Jokowi menanggapi dengan tegas anggapan beberapa pihak yang menuduhnya melanggar prinsip demokrasi dengan memanfaatkan intelijen untuk memahami dinamika internal partai politik.
“Gimana melanggar, kan Undang-undang (mengamanatkan) laporannya ke presiden, silakan coba dicek,” kata Jokowi, Selasa (19/9/2023) dikutip.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa data-data tersebut rutin diperolehnya dari berbagai badan intelijen yang terkait dengan beragam isu.
“Saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari Kepolisian, Bais TNI, BIN, itu rutin mendapatkan laporan, baik berkaitan dengan politik, ekonomi, medsos. Itu rutin, dan semua presiden itu sama,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden telah mengungkapkan bahwa ia memperoleh data intelijen tentang partai politik saat berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 September 2023.
Jokowi juga menegaskan bahwa tiga pemilihan umum mendatang akan memiliki dampak besar terhadap masa depan Indonesia, yang akan menentukan apakah negara ini akan terus maju atau mengalami stagnasi.
Pernyataan presiden ini telah menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen dan lembaga masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada reformasi sektor keamanan telah mengutuk tindakan intelijen negara yang memilih partai politik sebagai sasaran pemantauan.
Mereka menganggap ini sebagai ancaman terhadap demokrasi. Koalisi ini terdiri dari sejumlah lembaga, termasuk Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute.
