Koma.id– Kontroversi terkait dugaan kebocoran data pemilih menjadi sorotan tajam pasangan Capres-Cawapres. Masing-masing kubu menyerukan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk menangani permasalahan tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga ikut memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat pertahanan data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya agar menghindari ancaman kebocoran informasi pribadi pemilih melalui serangan siber yang dapat menggoyang jalannya Pemilu 2024.
“Di era kemajuan teknologi, serangan siber harus bisa diantisipasi. Harus ada jaminan keamanan data pemilih pemilu agar pesta demokrasi kita bisa berjalan lancar, aman dan damai. Keamanan data pribadi pemilih juga mutlak untuk dilindungi,” kata Puan, Kamis (30/11/2023).
Dalam serangkaian pernyataan, kedua kubu mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap potensi dampak negatif yang mungkin muncul akibat dugaan kebocoran data. Dalam konteks ini, penting bagi KPU untuk segera bertindak dan memperbaiki sistem keamanan guna menghindari persepsi negatif dari masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw, secara terbuka mengkritisi kinerja KPU terkait pengamanan data pemilih. Jeirry menyatakan bahwa kelemahan sistem keamanan digital KPU telah membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meretasnya.
Ironisnya, KPU selama ini gencar berupaya menjaga kerahasiaan data, sehingga akses untuk masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sulit diperoleh.
Jeirry Sumampouw menegaskan bahwa pembobolan data pemilih tidak boleh dianggap remeh seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak. Ia menyoroti fakta bahwa pihak yang paling terkait dengan data tersebut adalah peserta pemilu.
Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang efektif dan memastikan keamanan data pemilih sebagai prioritas utama.
