KOMA.ID – Politik identitas kerap muncul pada perhelatan jelang pemilihan umum (Pemilu). Politik identitas ini yaitu politik yang mengatasnamakan identitas tertentu untuk menggalang dukungan dari masa yang banyak.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU menolak dan menyebut politik identitas adalah haram jelang Pemilu 2024 mendatang.
Dalam hal ini, NU menyiapkan narasi untuk menangkal politik identitas untuk mencegah perpecahan di masyarakat.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengapresiasi apa yang disampaikan Ketum PBNU karena bagian dari upaya untuk mencegah pemanfaatan politik identitas khusus agama demi kepentingan politik.
“Karena ada potensi, pengalaman pahit pernah menggunakan politik identitas untuk kepentingan politik di Pilkada dan Pilpres,” tegas Fernando Emas, saat podcast bertema “Politik Identitas di Pemilu 2024 di Haramkan ?”, Rabu (5/4/2023).
GPK RI : Jangan Politisasi Penggeledahan Hamalatul Qur’an, Hindari Provokasi dan Sentimen SARA
Kata dia, dampak dari politik identitas yang disalahgunakan ini sangat cukup berbahaya untuk keutuhan dan kesatuan di negeri ini. Dia mencontohkan kejadian di DKI, dimana saat Pilkada DKI 2017 kala itu ada polemik soal beda pilihan yang berbeda agama.
“Sesama satu umat saja bisa bermusuhan. Pengalaman terjadi saat meninggal, ada yang menolak di sholatkan (ayat dan mayat). Penafsiran agama yang liar dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujarnya.
“Nilai-nilai agama itu harusnya kita pakai untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Bagaimana hidup rukun, jujur, dan dipercaya jangan berkhianat. Sehingga nilai-nilai agama itu bisa bermanfaat, bukan diperdebatkan,” pungkasnya.
