Koma.id | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan 486 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak mulai 2 Oktober 2026. Dapur-dapur tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota dengan prioritas wilayah Indonesia Timur, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan aktivasi ratusan dapur tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau program secara optimal.
“Pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” ujar Sudaryono, Rabu (30/09).
Menurutnya, sebanyak 486 dapur SPPG yang akan mulai beroperasi diperkirakan mampu melayani sekitar 400.000 penerima manfaat, terutama peserta didik dan anak-anak sekolah yang belum mendapatkan layanan pemenuhan gizi secara memadai.
Tahap awal pelaksanaan akan difokuskan di enam provinsi di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta seluruh wilayah provinsi di Pulau Sulawesi.
Hary Tanoesoedibjo Resmi Laporkan Jusuf Hamka ke Polisi, Persoalkan Dugaan Pencemaran Nama Baik
Sudaryono menegaskan penentuan lokasi dapur yang diaktifkan sepenuhnya didasarkan pada data dan sistem yang dimiliki BGN. Karena itu, pembukaan dapur tidak ditentukan oleh kepentingan individu maupun usulan pihak tertentu.
“Pembukaan dapur ini tidak berdasarkan kesukaan seseorang, tetapi berdasarkan data yang ada di sistem. Intinya, dapur sudah siap, by system sudah ter-record dan sudah siap untuk dijalankan,” katanya.
Setelah tahap pertama berjalan, BGN akan melanjutkan aktivasi dapur SPPG ke wilayah 3T lainnya yang masih membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Wilayah Bali dan Kalimantan menjadi sasaran berikutnya sebelum program diperluas secara bertahap ke Sumatera dan Jawa.
Menurut Sudaryono, perluasan layanan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta kesiapan operasional masing-masing dapur.
“Kemudian kalau ini diharapkan berjalan dengan baik, minggu depannya kami akan membuka dapur-dapur di wilayah 3T yang memang dibutuhkan untuk dibuka, karena memang banyak sekolah yang belum mendapatkan itu,” ujarnya.
Ia juga memastikan tidak ada pihak luar yang memiliki kewenangan untuk menawarkan ataupun menentukan pembukaan dapur SPPG. Seluruh proses aktivasi dilakukan berdasarkan pencatatan dan verifikasi yang telah terekam dalam sistem BGN.
BGN akan melakukan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan guna memastikan program berjalan sesuai sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara merata.
Melalui pengoperasian 486 dapur SPPG tersebut, pemerintah menargetkan percepatan layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah di daerah prioritas sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia.
