Koma.id | Jakarta – Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membangun 1.582 unit kapal nelayan pada 2027 sebagai upaya memperkuat kedaulatan maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum APKLI Merah Putih, Ali Mahsun ATMO, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/09).
Menurut Ali Mahsun, pembangunan ribuan kapal nelayan merupakan langkah strategis untuk mengangkat perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini dinilai belum menikmati manfaat optimal dari kekayaan sumber daya kelautan Indonesia.
“APKLI Merah Putih mendukung dan mengawal komitmen nyata Presiden Prabowo yang akan membangun 1.582 unit kapal nelayan pada tahun 2027 untuk memperkuat kedaulatan maritim serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia,” ujar Ali Mahsun.
Ia menilai Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang luas dan sumber daya kelautan yang melimpah seharusnya mampu menjadikan nelayan sebagai pelaku utama ekonomi maritim. Namun hingga kini, sebagian besar nelayan masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan dan ketergantungan terhadap pemilik modal.
Menko PMK: Wajib Halal Mulai Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat dan Perkuat Kepercayaan
Meski mendukung program pembangunan kapal nelayan, Ali Mahsun berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik semata. Menurutnya, negara perlu memperkuat regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, serta akses pemasaran bagi nelayan melalui berbagai program pemberdayaan.
Ia menegaskan pendampingan menjadi faktor kunci keberhasilan agar nelayan mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri dan profesional.
Dalam kesempatan tersebut, APKLI Merah Putih juga mengusulkan agar pengadaan kapal modern bagi nelayan dapat dilakukan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ali Mahsun mendorong pemerintah mengalokasikan sebagian pagu KUR untuk mendukung pembiayaan kapal nelayan, termasuk melalui kebijakan khusus yang memberikan akses pembiayaan lebih luas kepada kelompok nelayan, koperasi nelayan, maupun komunitas masyarakat pesisir.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut dapat mempercepat modernisasi armada nelayan sekaligus memperkuat ekosistem usaha perikanan dari hulu hingga hilir.
Selain penyediaan kapal, ia juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, distribusi hasil tangkapan, hingga akses pasar agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir.
Ali Mahsun berharap program pembangunan kapal nelayan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sektor maritim nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program terhindar dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menghambat tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Program yang berpihak kepada rakyat kecil harus sukses dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan serta masyarakat pesisir di seluruh Indonesia,” katanya.
Rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan pada 2027 diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan maritim nasional, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir.
