Koma.id – Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo yang juga adik dari aktivis yang hilang pada 1998, Wiji Thukul, menilai langkah pemerintah menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional justru mempertegas kecenderungan rezim saat ini untuk menegasikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Menurut Wahyu, kemunculan nama Marsinah dalam daftar usulan pahlawan nasional tahun 2025 tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih besar. Ia menyebut langkah pemerintah menonjolkan sosok Marsinah (yang merupakan simbol perjuangan buruh) sebagai strategi populis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun citra sebagai pemimpin yang berpihak pada kaum pekerja.
“Dia ingin dicitrakan sebagai pemimpin populis yang pro-buruh, berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Tapi ia tidak mau diungkit masa lalunya. Ini persis seperti langkah sebelumnya, dengan merangkul korban penculikan agar dosa dalam kasus penghilangan paksa tak lagi disinggung,” kata Wahyu, Selasa (22/10).
Wahyu menegaskan, pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan beban politik Prabowo, yang kala itu merupakan bagian dari struktur pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto.
Ia menyebut bahwa latar belakang militer yang melekat pada Prabowo juga tak terpisahkan dari berbagai tragedi kemanusiaan, mulai dari kasus pembunuhan Marsinah, hingga penghilangan paksa Wiji Thukul dan aktivis lainnya.
“Militer adalah bagian utama dari rantai pelanggaran HAM yang menimpa Marsinah dan Wiji Thukul yang hingga kini belum ditemukan. Sangat tidak pantas Soeharto menjadi pahlawan. Ia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu,” tegasnya.
Wahyu menilai pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan langkah politik berbahaya yang justru meneguhkan politik impunitas, yakni praktik membebaskan pelaku pelanggaran HAM dari tanggung jawab hukum dan moral.
“Pemahlawanan Soeharto adalah bentuk dari politik impunitas rezim Prabowo yang menegasikan pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.
