Koma.id, Jakarta – Langkah Firli Bahuri, Ketua KPK yang ikut bersama penyidik memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura, Papua hari ini mendapat apresiasi dari Natalius Pigai, aktivis nasional Hak Asasi Manusia. Pigai menilai langkah Firli adalah bagian dari aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum.
“Tentu saja kita ketahui bahwa proses pemerikasaan Lukas hari ini berjalan baik dan lancar, ini kita apresiasi. KPK menunjukan posisi yang jelas dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dalam penegakan hukum. Ini terobosan yang baik,” ungkap Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/11).
Kedatangan Tim KPK di kediaman Lukas yang bertempat di Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura Papua menurutnya adalah semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum.Meski demikian, KPK mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka. Pigai menilai KPK melakukan penegakan hukum berdasarkan pada asas-asas pokok KPK, yaitu Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Proporsionalitas, dan Menjunjung Tinggi HAM.
Nah Lho! BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG
“Nah ini yang saya bilang pantas kita apresiasi. Tanpa keluar dari koridor penegakan hukum, KPK juga menghormati hak-hak tersangka. Ini kita apresiasi,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, selama 1,5 jam KPK melakukan proses pemeriksaan terhadap LE, yakni terkait perkara sekaligus kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dibantu 4 orang dokter dari IDI Pusat dan IDI daerah. Di akhir pemeriksaan, juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan Lukas Enembe.
“Terkait dengan pertanyaan penyidik, ini bukan tentang jumlah pertanyaannya, namun bagaimana Saudara LE dapat kooperatif mengikuti pemeriksaan dan memberikan keterangannya kepada kami,” terang Firli.
Firli juga mengapresiasi lancarnya proses pemeriksaan tersebut, yang tak lepas dari dukungan dan bantuan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Papua. Proses selanjutnya, Firli mengatakan KPK akan memperhatikan hasil keterangan dari LE terkait pemeriksaan perkaranya sekaligus hasil pemeriksaan kesehatannya, untuk menentukan langkah penegakan hukum berikutnya.
“Langkah selanjutnya tentu kita akan melihat kembali hasil pemeriksaan kita, baik itu dari tim penyidik, termasuk juga dari tim kedokteran yang kita bawa tadi. Tapi yang paling penting adalah kita tetap memprioritaskan penegakan hukum berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan tersangka,” tegas Firli.
Kehadiran KPK di Papua sesuai dengan amanat Pasal 113 Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981, bahwa: “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”. Kunjungan KPK dan IDI ke Papua yang disertai Pimpinan KPK merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK dengan tetap memperhatikan ketentuan UU yang berlaku.
