Koma.id– Kebijakan ‘Gabener’ dan konyol Gubernur Anies Baswedan merubah nama-nama jalan di Ibu Kota tak hanya membuat rakyat semakin ribet. Namun, menunjukan Anies doyan berusaha membuat bangkrut kas keuangan negara. Demikian kata pemerhati politik Saiful Huda Ems (SHE).
SHE menjelaskan, warga yang terdampak kebijakan ‘Gabener’ Anies meski merubah alamat dokumen kepemilikan tanah, KTP , KK, SIM, STNK, BPKB, Paspor dan segala macam surat kontrak atau perjanjian.
Imbas dari kebijakan itu walau janji Anies
menggratiskan proses pengurusan bagi warga, tapi di sisi lain menambah beban keuangan baru bagi pemerintah.
“Kenapa Anies ini senangnya berusaha mau membuat bangkrut kas keuangan negara?,” ketus SHE kepada Koma.id, Selasa (28/6/2022).
Anies tampaknya gegabah dan menghalalkan segala cara, pasalnya di tengah namanya disebut-sebut sebagai capres 2024 itu, dan sebentar lagi bakal lengser dari kursi Gubernur DKI, tampaknya ia membuat kebijakan ‘jurus dewa mabuk’ alias konyol.
“Apakah jutaan rakyat atau warga DKI Jakarta harus berbondong-bondong mengurus perubahan semua itu, lalu apakah BPN, Dukcapil, Kepolisian dll. tidak akan dibuat sibuk oleh kebijakan Anies yang konyol itu? Jikapun hal itu bisa dilakukan via online, apakah semua warga DKI Jakarta sudah melek tekhnologi?,” tandas SHE.
Menurut SHE, apa yang dilakukan oleh Anies tak ubahnya menjadi semacam bom waktu untuk membuat sibuk banyak institusi disaat harusnya lebih fokus untuk mengerjakan hal lain yang jauh lebih penting dari sekadar merubah nama jalan atau alamat.
Padahal, tidak semua institusi berwenang mengurus soal administrasi perubahan alamat atau nama jalan itu posisinya berada di bawah kekuasaan seorang Gubernur.
“Inilah masalahnya. Persoalannya secara hukum ketatanegaraan, apakah institusi atau lembaga yang lebih tinggi dapat diperintah oleh institusi atau lembaga yang lebih rendah?,” ucap SHE.
Tak hanya sampai disitu, jika ditinjau dari aspek sejarah, sebenarnya perubahan nama-nama jalan di DKI Jakarta oleh Anies Baswedan dengan nama-nama tokoh komedian dll yang berasal dari Betawi itu juga salah kaprah.
Pasalnya, selain itu menunjukkan rendahnya pemahaman Anies Baswedan terhadap pengetahuan sejarah.
“Hal itu juga akan berakibat munculnya ketersinggungan suku-suku lainnya khususnya Jawa dan Sunda yang lebih dulu mendiami Jakarta,” tutup SHE.
