Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Investor MBG Berkemah di Kantor BGN, Tuntut Pengembalian Modal hingga Rp3 Miliar per Dapur

×

Investor MBG Berkemah di Kantor BGN, Tuntut Pengembalian Modal hingga Rp3 Miliar per Dapur

Sebarkan artikel ini
Investor Mbg
Puluhan mitra dan investor MBG mendirikan tenda di area depan kantor BGN sebagai bentuk protes kepada pemerintah. (Foto / Istimewa)

Koma.id – Sejumlah mitra dan investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi menggelar aksi berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta. Mereka menuntut kepastian pembayaran dan pengembalian dana investasi pembangunan dapur yang hingga kini belum diterima, meskipun telah mengeluarkan modal pribadi sejak sekitar satu tahun lalu.

Aksi yang dipimpin Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T Terpencil, Herwil Junaidi Harefa, tersebut dimulai sejak Senin (16/11/2026). Puluhan mitra mendirikan tenda di area depan kantor BGN sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan operasional dapur dan pengembalian investasi.

Silakan gulirkan ke bawah

Herwil mengatakan, jumlah peserta aksi mencapai sekitar 60 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Massa bahkan berencana memperpanjang aksi apabila belum mendapatkan kepastian dari BGN.

“Kalau yang total di sini sekurang lebih sekitar 60 orang. Tapi kan tidak semua stay di sini,” kata Herwil kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Herwil, persoalan utama yang dihadapi para mitra adalah belum adanya kejelasan pembayaran atas investasi pembangunan dapur MBG. Padahal, pembangunan tersebut dilakukan berdasarkan penunjukan dan rekomendasi satuan tugas (Satgas) pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, mekanisme pembangunan dapur MBG di wilayah 3T bermula dari inisiatif Satgas pemerintah daerah. Setelah melakukan survei, Satgas kemudian mengirimkan rekomendasi investor yang akan menjadi pengembang pembangunan dapur kepada BGN.

Setelah rekomendasi diterima, BGN menerbitkan surat keputusan (SK) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil. Dalam surat tersebut, para investor diberikan waktu selama 35 hari untuk membangun dan melengkapi fasilitas dapur sesuai ketentuan.

Namun, setelah pembangunan selesai, pembayaran yang diharapkan dari pemerintah tak kunjung diterima. Para investor mengaku harus menggunakan dana pribadi, bahkan sebagian di antaranya meminjam uang untuk memenuhi kewajiban pembangunan.

Nilai investasi yang dikeluarkan setiap mitra berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, bergantung pada kondisi dan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.

Herwil sendiri mengaku telah menginvestasikan dana rata-rata Rp1,5 miliar untuk pembangunan dapur MBG.

“Belum dibayarkan satu rupiah pun. Masih menggunakan dana pribadi,” tegas Herwil.

Kondisi tersebut membuat para mitra menghadapi tekanan finansial yang semakin berat. Sebagian investor bahkan telah menerima somasi dari pihak pemberi pinjaman, sementara lainnya menghadapi ancaman pelelangan rumah hingga terpaksa mempertimbangkan penjualan aset untuk membayar utang.

Herwil mengatakan, para investor sebenarnya tidak keberatan apabila pemerintah belum dapat melanjutkan operasional dapur atau melakukan pembayaran dalam waktu dekat. Namun, mereka meminta BGN memberikan kepastian tertulis berupa surat keterangan jaminan agar pihak-pihak yang memberikan pinjaman memahami kondisi dan status investasi mereka.

“Kami minta keterbukaan aja dan kejujuran dari BGN. Ini program seperti apa? Kalau memang kami tidak bisa dioperasionalkan atau kami tidak bisa dibayar, kami tidak masalah,” ujarnya.

“Tapi kami tolong diberikan surat keterangan jaminan agar pihak-pihak terkait yang kami punya utang kepada mereka itu bisa mengerti,” sambungnya.

Investor Minta BGN Ambil Alih Dapur

Selain menuntut kepastian pembayaran, para mitra juga meminta pemerintah mengembalikan seluruh dana investasi yang telah mereka keluarkan dan mengambil alih pengelolaan dapur MBG.

Herwil menegaskan, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) awal, posisi para investor adalah sebagai penyedia investasi pembangunan dapur, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola operasional SPPG.

Karena itu, apabila pemerintah tidak lagi membutuhkan keterlibatan investor dalam operasional program, mereka meminta BGN atau Satgas pemerintah daerah mengambil alih dapur beserta seluruh fasilitas yang telah dibangun.

Para mitra juga menginginkan aset yang telah mereka keluarkan dinilai melalui proses penaksiran atau appraisal sehingga pemerintah dapat mengembalikan modal sesuai nilai investasi yang telah ditanamkan.

“Harapan kami sebagai rakyat, kami cukup untuk sejauh ini bermitra dengan negara. Ambil alih semua program ini, tanggung jawab dengan apa investasi yang sudah kami berikan ke pemerintah. Kami ingin menyerahkan semua aset yang kami miliki, baik itu dapurnya, SPPG-nya, maupun perlengkapannya. Kami di-appraisal (ditaksir nilai asetnya) saja, kembalikan saja,” terang Herwil.

Protes Perubahan Juknis BGN

Persoalan lainnya yang dipersoalkan para investor adalah perubahan petunjuk teknis pelaksanaan program MBG yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh BGN.

Herwil mengatakan, perubahan ketentuan tersebut tidak pernah melibatkan investor dalam proses pembahasan maupun memperoleh persetujuan dari para mitra. Ia juga mempersoalkan tidak adanya adendum atau perubahan perjanjian yang disepakati bersama sebagai dasar perubahan aturan kemitraan.

“Setiap perubahan juknis kami tidak pernah dimintai untuk berkolaborasi atau dimintai persetujuan. Tidak ada adendum dalam perubahan-perubahan. Itu sepihak saja oleh BGN,” ungkapnya.

Selain persoalan investor dapur 3T, perubahan kebijakan juga berdampak terhadap pengelola dapur di kawasan aglomerasi.

Herwil menyoroti penerbitan SK Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 yang mengubah skema pendanaan menjadi sistem berbagi biaya atau sharing cost, serta menyesuaikan pemberian insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat.

Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pengeluaran operasional dapur lebih besar dibandingkan pemasukan yang diterima. Para pengelola akhirnya terpaksa melakukan penghematan, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau relawan.

Herwil mencontohkan, jumlah relawan yang sebelumnya mencapai 47 orang terpaksa dipangkas menjadi hanya 24 orang akibat keterbatasan anggaran operasional.

“Kita mengalami kerugian karena berdasarkan investasi dan insentif yang diberikan itu dikurangi berdasarkan jumlah penerima manfaat. Kondisi seperti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dan membuat kami pun lelah, bahkan untuk melengkapi relawan yang awalnya 47 relawan harus kami pangkas hingga jadi 24,” kata Herwil.

Sudah Bertemu Wakil Kepala BGN, Belum Ada Kepastian

Di tengah aksi tersebut, Herwil mengungkapkan bahwa perwakilan mitra telah bertemu dengan Wakil Kepala BGN Trenggono, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumadena, serta sejumlah staf BGN.

Namun, pertemuan tersebut belum memberikan jawaban yang memuaskan mengenai kepastian pengembalian modal maupun keberlanjutan program dapur yang telah dibangun.

Para mitra masih menginginkan penjelasan langsung dari Kepala BGN Sudaryono. Mereka berharap Sudaryono bersedia menemui peserta aksi dan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan yang telah membebani para investor selama berbulan-bulan.

Herwil menegaskan, para mitra bukan pihak yang menentang program pemerintah. Mereka justru telah mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Harapannya sebenarnya Sudaryono (Kepala BGN) turun ke bawah menemui kami. Kami ini mitranya, bukan musuhnya,” tuturnya.

Ia juga meminta BGN menjelaskan secara transparan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap keberlangsungan operasional dapur MBG, khususnya di wilayah 3T.

Menurut Herwil, pemerintah harus memberikan kepastian apakah dapur-dapur yang telah dibangun tersebut akan tetap dioperasikan atau justru dihentikan.

Apabila operasional tidak dilanjutkan, ia meminta pemerintah bertanggung jawab dengan mengganti seluruh dana investasi yang telah dikeluarkan para mitra.

“Ya kalau memang ada efisiensi, kalau mau dijalankan atau tidak, ganti rugi aja. Ya terserah kalau mau dijalankan oleh mereka,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.