Koma.id | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan tegas menolak wacana alih fungsi kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi lokasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat. Pramono menekankan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) ekologi tersebut harus dipertahankan fungsinya demi memenuhi kebutuhan Jakarta yang masih memerlukan penambahan kawasan hijau.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11), menanggapi klaim Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya yang menyebut telah menyepakati pemanfaatan lahan Hutan Kota UI untuk fasilitas pendidikan tersebut.
Ubah Arena Tawuran Jadi Ruang Publik, Pemcam Tanah Abang Genjot Pembangunan RTH di Petamburan
“Sekali lagi saya tegaskan, Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kawasan yang sudah menjadi ruang terbuka hijau tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan non-RTH,” ujar Pramono.
Kendati menolak perubahan peruntukan, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya tidak menyetujui jika pihak UI ingin menyerahkan pengelolaan hutan kota tersebut kepada pemda. Menurutnya, perawatan kawasan hijau yang luas kerap menjadi beban tersendiri bagi perguruan tinggi.
Bahkan jika pengelolaan resmi tersebut diserahkan, Pramono telah menyiapkan rencana strategi untuk meningkatkan status kawasan tersebut. “Saya merencanakan kalau nanti nanti akan diserahkan kepada kita untuk mengelola, Jakarta akan punya dua kebun raya. Satu Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sempat mengklaim bahwa pihak UI bersedia menghibahkan sebagian lahannya di sisi wilayah DKI Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menyanggapi hal itu, Pramono mengaku terkejut karena dalam pertemuan resmi di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 16 November 2026 lalu, meski hanya membahas penyediaan dua lokasi alternatif pengganti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan lahan seluas masing-masing sekitar dua hektar di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, termasuk kawasan Cakung, menyusul penambahan kuota pembangunan dari pusat.
Di sisi lain, kritik tajam juga datang dari internal sejarawan. Dosen FISIP UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad, melontarkan kritik secara terbuka melalui media sosialnya. Ia memperhitungkan urgensi pemerintah yang justru memilih mengorbankan kawasan hutan seluas sekitar 8 hektar, setara dengan sebelas lapangan sepak bola di tengah berbagai krisis lingkungan global yang tengah menjadi sorotan publik.
Menanganggapi polemik yang beredar, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro,menegaskan bahwa kawasan Hutan Kota UI akan tetap dilestarikan dan dijaga kelestariannya sesuai komitmen sivitas akademika.
Erwin menjelaskan bahwa tanah yang dikelola UI merupakan aset negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik apabila dibutuhkan oleh negara,dan terdapat sejumlah lahan matang lain di lingkungan kampus yang berpotensi dikembangkan.Kendati demikian,ia memastikan hingga saat ini belum ada penetapan lokasi definitif untuk Sekolah Rakyat,karena prosesnya masih memerlukan kelayakan survei serta koordinasi yang intensif antara pihak universitas,Pemprov DKI Jakarta,dan Kementerian Sosial.









