Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Politik

Hidayat Nur Wahid Pimpin BKSAP DPR, Perkuat Diplomasi Parlemen dan Dukungan untuk Palestina

×

Hidayat Nur Wahid Pimpin BKSAP DPR, Perkuat Diplomasi Parlemen dan Dukungan untuk Palestina

Sebarkan artikel ini
Ketua Bksap
Penetapan Ketua BKSAP DPR RI, Hidayat Nur Wahid.

KOMA.ID, JAKARTA – Hidayat Nur Wahid resmi menggantikan Syahrul Aidi Maazat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno Pergantian Pimpinan BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mengemban jabatan baru tersebut, Hidayat menyatakan akan mendorong diplomasi parlemen Indonesia agar semakin aktif dan memiliki pengaruh dalam berbagai forum internasional. Ia menilai posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sekaligus terbesar ketiga di dunia harus diikuti dengan kualitas demokrasi yang dapat menjadi contoh bagi negara lain.

Silakan gulirkan ke bawah

“Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara OKI dan negara demokrasi terbesar ketiga di antara negara-negara demokrasi dunia. Karena itu, sangat penting menghadirkan bukan hanya demokrasi yang terbesar dari sisi volume, tetapi juga terbesar dari sisi kualitas,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BKSAP akan mengoptimalkan keterlibatan Indonesia dalam sejumlah organisasi parlemen dunia. Di antaranya Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

Politisi senior PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tersebut pun berharap keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum tersebut tidak berhenti pada partisipasi formal, melainkan menjadi instrumen untuk memperjuangkan nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia.

“Program kami adalah menghadirkan BKSAP sebagai saluran yang efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi parlemen yang diikuti Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan geopolitik global yang semakin dinamis. Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai perlu mengambil peran lebih besar dengan menyampaikan gagasan dan menawarkan penyelesaian atas berbagai persoalan internasional.

“Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang berpengaruh dan berdampak, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap, pendengar, atau hanya menambah jumlah peserta. Pengalaman demokrasi Indonesia harus dapat menjadi model bagaimana demokrasi mampu menghadirkan solusi, termasuk menunjukkan harmonisasi antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara,” jelasnya.

Dalam menjalankan diplomasi parlemen, Hidayat turut menekankan pentingnya koordinasi BKSAP dengan pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri. Sinergi tersebut diperlukan agar langkah diplomasi yang ditempuh parlemen sejalan dengan kepentingan dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Salah satu agenda yang dipastikan tetap menjadi perhatian adalah perjuangan kemerdekaan Palestina. Hidayat menyebut dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi sehingga harus terus disuarakan melalui berbagai jalur diplomasi, termasuk hubungan antarlembaga legislatif.

“Dalam konteks diplomasi luar negeri, BKSAP tentu satu kata dengan pemerintah. Kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BKSAP akan memperluas jejaring dengan organisasi parlemen serta organisasi nonpemerintah atau NGO, baik di dalam maupun luar negeri. Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurut Hidayat, perjuangan Palestina kini telah mendapat perhatian luas dari berbagai negara dan organisasi. Karena itu, diplomasi parlemen perlu dimanfaatkan untuk mempertemukan serta memperkuat berbagai dukungan yang telah berkembang di tingkat global.

“Isu Palestina bukan lagi isu tunggal. Sudah banyak negara dan organisasi yang terlibat. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan terus merajut kebersamaan tersebut agar arus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.