KOMA.ID, JAKARTA — Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, menilai berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta mengakhiri perjalanan politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Menurut Hasanuddin, keputusan Gibran justru berpotensi menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Ia bahkan melihat peluang Gibran kembali memasuki kontestasi politik pada Pemilu 2029, termasuk kemungkinan maju sebagai calon presiden.
“Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan berarti berakhirnya perjalanan politik Gibran. Sebaliknya, keputusan tersebut justru dapat menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Hasanuddin mengatakan, pengalaman Gibran sebagai wakil presiden, jaringan politik, serta basis dukungan yang telah terbentuk selama perjalanan politiknya masih dapat menjadi modal untuk membangun kembali posisi politik di luar pemerintahan.
“Mundur dari jabatan bukan berarti mundur dari politik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden. Hasanuddin menekankan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri berbeda secara politik dengan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang berujung pada pemakzulan.
Menurut dia, perbedaan tersebut memberikan ruang bagi Gibran untuk melanjutkan karier politiknya tanpa harus meninggalkan jabatan melalui proses pemakzulan DPR.
Selain itu, Hasanuddin menilai sikap partai-partai politik koalisi yang tidak terlalu antusias mengajukan figur pengganti Gibran perlu dicermati. Ia berpandangan, sikap tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mencerminkan kalkulasi politik yang lebih kompleks.
Partai-partai koalisi, kata dia, harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan di pemerintahan, hubungan antarkekuatan politik, serta dampak elektoral dari keputusan terkait pengisian jabatan wakil presiden.
Hasanuddin juga menduga partai-partai politik berupaya menghindari kesan memiliki ambisi mengambil posisi yang ditinggalkan Gibran. Terlebih, dinamika tersebut turut bersinggungan dengan posisi dan pengaruh politik Joko Widodo serta kelompok pendukungnya.
“Bagaimanapun, pendukung Jokowi masih menjadi bagian dari konstelasi pemilih yang patut diperhitungkan,” katanya.
Prabowo Hadapi Kalkulasi Politik Menuju 2029
Lebih jauh, Hasanuddin menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi situasi yang tidak sederhana dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran.
Menurutnya, meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR, keputusan tersebut tetap harus memperhitungkan berbagai kepentingan politik.
Mulai dari stabilitas pemerintahan, keseimbangan koalisi, hubungan dengan partai-partai politik, aspirasi publik, hingga dinamika hubungan politik dengan Jokowi.
“Salah menentukan figur dapat memunculkan persoalan baru,” ujarnya.
Hasanuddin mengingatkan, terlalu lama mengambil keputusan juga berpotensi memunculkan persepsi bahwa pemerintah menghadapi kesulitan dalam menjaga konsolidasi politik.
“Inilah masa tersulit dari keputusan Presiden Prabowo: menentukan siapa yang layak diajukan, siapa yang dapat diterima oleh kekuatan politik, dan siapa yang tidak justru menciptakan persoalan baru,” kata Hasanuddin.
Meski demikian, ia meyakini Prabowo dapat melewati dinamika tersebut melalui kompromi dan negosiasi politik, selama para aktor politik tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai pertimbangan utama.
Hasanuddin menegaskan, berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden tidak otomatis menghapus pengaruh politiknya. Begitu pula, pengisian jabatan yang kosong belum tentu menyelesaikan seluruh dinamika politik yang melatarbelakanginya.
“Bisa jadi, yang sedang kita saksikan bukanlah akhir dari perjalanan politik Gibran, melainkan awal dari babak baru pertarungan politik menuju 2029,” tuturnya.
Ia pun menilai keputusan Prabowo dalam menentukan wakil presiden pengganti bukan sekadar persoalan mengisi jabatan yang kosong. Keputusan tersebut sekaligus menjadi ujian kepemimpinan politik Prabowo dalam mengelola koalisi, menjaga hubungan dengan kekuatan politik lama, dan menentukan konfigurasi politik nasional ke depan.
Hasanuddin menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa dinamika yang dihadapi Prabowo tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan, tetapi juga menyangkut pertarungan kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
“Persoalannya, yang dihadapi Prabowo Subianto bukanlah menyelesaikan masa pemerintahannya 3 tahun dengan wapres baru, melainkan Prabowo Subianto sedang menghadapi pihak-pihak tertentu dengan skenario dan rencana untuk 3 tahun mendatang: PEMILU 2029,” pungkasnya.














