Koma.id– Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada hari ini, Kamis (12/11/2026). Suyudi menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi penyadapan terhadap Presiden Prabowo terungkap dalam lima tahap berurutan yakni perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.
Yang mencengangkan perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun lewat grup WhatsApp. Tanpa surat permohonan penyadapan, tanpa lampiran laporan polisi. Alur diduga bermula dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS dan seluruh proses berjalan tanpa dokumen resmi yang seharusnya menjadi syarat mutlak.
“Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
Suyudi menjelaskan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, dalam kasus ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” jelas Kapolri.
