Koma.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap secara terperinci modus operandi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lainnya.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan terdapat lima tahapan dalam dugaan operasi penyadapan tersebut.
Presiden Prabowo Tegaskan Yang Benar dan Salah Akan Terlihat saat Pidato HUT ke-15 NasDem
Kelima tahapan itu meliputi perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan kepada pihak yang memerintahkan, hingga penghapusan data.
Komisi III DPR RI Gelar Rapat dengan Kapolri, Bongkar Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR.
Suyudi menjelaskan, rangkaian dugaan penyadapan tersebut diduga bermula dari perintah Listyo Sigit. Perintah itu kemudian diteruskan melalui Irjen Pol. Slamet Uliandi kepada Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
Berikut lima tahapan yang diungkap Kapolri dalam rapat tersebut.
1. Perintah Penyadapan Diduga Berasal dari Listyo Sigit
Tahap pertama adalah pemberian perintah penyadapan. Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi, perintah tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi.
Selanjutnya, perintah diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution untuk ditindaklanjuti.
“Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.
Kapolri juga mengungkapkan, instruksi penyadapan tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.
Perintah itu disebut tidak disertai dokumen resmi berupa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Padahal, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum harus memiliki dasar dan mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Nomor Telepon Sasaran Dimasukkan ke Sistem LIMS
Tahap kedua adalah provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon yang menjadi target penyadapan ke dalam sistem.
Suyudi menjelaskan, proses tersebut diduga dilakukan oleh Tim Technical Supporting Unit (TSU). Tim ini memasukkan nomor-nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Namun, proses tersebut diduga tidak melalui verifikasi dan penyaringan untuk memastikan apakah nomor telepon yang dimasukkan memang berkaitan dengan perkara hukum atau kepentingan penyidikan.
Dengan demikian, nomor telepon diduga dapat dimasukkan ke sistem tanpa dilengkapi dokumen permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang menjadi dasar tindakan penyadapan.
Tahapan ini menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik karena berkaitan dengan penggunaan sistem teknologi penyadapan milik kepolisian di luar prosedur yang seharusnya.
3. Penyadapan Dilakukan Melalui Sistem PLX
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan terhadap nomor-nomor telepon yang telah dimasukkan ke dalam sistem.
Menurut Suyudi, proses penyadapan dilakukan menggunakan sistem PLX. Dalam tahap ini, petugas diduga mendengarkan komunikasi yang disadap, kemudian mengekspor rekaman hasil penyadapan.
Hasil rekaman tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk transkripsi atau catatan percakapan.
“Penyadapan itu dilakukan melalui sistem PLX, di mana petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Kemudian hasil transkrip tersebut dituangkan ke dalam transkripsi,” jelas Suyudi.
Hasil penyadapan yang telah direkam dan ditranskripsikan itu kemudian menjadi bahan untuk dilaporkan kepada pihak yang diduga memberikan perintah.
4. Hasil Penyadapan Dilaporkan kepada Listyo Sigit
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang.
Suyudi mengungkapkan, laporan hasil penyadapan diduga disampaikan melalui Kabag Pon Slamet Uliandi sebelum diteruskan kepada Listyo Sigit.
“Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabag Pon SU hingga Jenderal LSP,” kata Suyudi.
Dengan pola tersebut, hasil penyadapan yang diperoleh petugas tidak hanya tersimpan dalam sistem, tetapi diduga dilaporkan kepada pihak-pihak yang berada dalam jalur komando tersebut.
Tahapan pelaporan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk menelusuri siapa saja yang menerima hasil penyadapan, bagaimana informasi tersebut digunakan, serta sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak.
5. Data Hasil Penyadapan Dihapus pada Oktober 2026
Tahap kelima adalah penghapusan data hasil penyadapan.
Suyudi menyebut, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta Nasution.
Penghapusan tersebut disebut dilaksanakan oleh Tim TSU.
“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
Penghapusan data ini menjadi salah satu bagian yang disorot penyidik karena berkaitan dengan dugaan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin juga mengungkapkan bahwa pada sekitar Oktober 2026 terdapat dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS.
Seorang petugas yang mengetahui tindakan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan itu menjadi pintu masuk bagi Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Tiga tersangka pertama, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, diumumkan pada 3 November 2026.
Sementara itu, Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026.
Dalam pengungkapan awal perkara, Kabareskrim Asep Safrudin menyampaikan bahwa dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyadapan diduga dilakukan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor telepon sasaran dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Dalam proses penyidikan awal, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Penyidik masih perlu mendalami peran masing-masing tersangka serta menelusuri pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Pemaparan lima tahapan penyadapan oleh Kapolri di hadapan Komisi III DPR menjadi salah satu perkembangan penting dalam pengungkapan perkara. Melalui penjelasan tersebut, DPR memperoleh gambaran mengenai dugaan alur perintah, pelaksanaan teknis, distribusi hasil penyadapan, hingga penghapusan data dalam sistem kepolisian.
