KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dinamika politik menyusul pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat mengutarakan keinginan mundur dari jabatannya berpotensi membuka persaingan baru di antara partai politik.
Situasi tersebut semakin menarik perhatian setelah delapan fraksi di DPR dikabarkan akan menyampaikan sikap bersama terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam polemik ijazah Gibran.
Gamal Albinsaid Nyatakan Dukung Pemakzulan Gibran, 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Menurut Arifki, meskipun keinginan Gibran untuk mengundurkan diri masih sebatas niat, partai-partai politik tentu mulai memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk peluang mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ia menilai, kursi RI-2 memiliki nilai strategis bagi partai politik, terutama karena masa jabatan yang tersisa hingga 2029 masih cukup panjang untuk dimanfaatkan dalam memperkuat pengaruh di pemerintahan.
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” kata Arifki, Rabu (11/11/2026).
Fernando Emas Sebut PSI Sudah Dikeluarkan dari Pemerintahan Prabowo, Tiga Kader Mundur dari Partai
Ia menegaskan, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan yang harus diisi ketika terjadi kekosongan, melainkan juga memiliki nilai tawar dalam konfigurasi kekuasaan.
“Kursi RI-2 bukan sekadar jabatan kosong yang harus diisi, tetapi juga ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan,” ujarnya.
Arifki kemudian menyoroti kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur dari PDI Perjuangan apabila ingin memperkuat dukungan politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan di DPR.
Namun, menurutnya, pilihan tersebut tidak otomatis menjamin soliditas koalisi. Pasalnya, partai-partai pendukung pemerintah lainnya juga memiliki kepentingan dan perhitungan politik masing-masing.
Ia menyebut sejumlah nama yang berpotensi memiliki peluang dalam dinamika tersebut, mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” jelasnya.
Menurut Arifki, tantangan utama Prabowo apabila Gibran benar-benar meninggalkan jabatannya adalah menentukan sosok pendamping yang mampu menjaga keseimbangan politik hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” tukasnya.
Lingkaran Dekat Prabowo Berpeluang Masuk Bursa
Lebih lanjut, Arifki tidak menutup kemungkinan Prabowo mempertimbangkan figur di luar rekomendasi partai-partai koalisi apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai calon pengganti Gibran.
Dalam skenario tersebut, sejumlah nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi masuk dalam perhitungan, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurutnya, memilih figur dari lingkungan politik yang dekat dengan Presiden dapat memberikan keuntungan dalam hal komunikasi dan koordinasi pemerintahan.
“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ungkapnya.
Arifki mengingatkan, siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan harus tetap memperhatikan mekanisme konstitusional sekaligus kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan.
Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menyangkut pergantian figur, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kekuatan politik dalam pemerintahan.
“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru dalam koalisi pemerintahan,” pungkas Arifki.
