Koma.id – Akademisi sekaligus pemerhati hukum kepolisian, Dr. Edi Saputra Hasibuan, mengingatkan masyarakat yang akan menggelar aksi demonstrasi pada 10 November 2026 agar tidak menjadikan kebebasan berdemokrasi sebagai alasan untuk melakukan tindakan anarkis. Ia menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap menghormati hukum, ketertiban umum, dan hak masyarakat lainnya.
Edi mengatakan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan tuntutan kepada pemerintah maupun DPR. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disertai tindakan yang merugikan kepentingan publik.
“Silakan menyampaikan aspirasi. Itu merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, kami mengimbau agar dilaksanakan secara tertib dan damai sehingga tidak mengganggu kepentingan umum,” kata Edi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
ICW Bongkar Dana Belanja Jasa Rp14,6 Miliar Dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad
Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta itu menjelaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat juga disertai kewajiban yang harus dipatuhi setiap peserta aksi. Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kewajiban warga negara untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, serta menjaga ketertiban umum dan keutuhan persatuan bangsa.
Isu Bank Nasional Jadi Target Peretasan
Karena itu, ia meminta peserta demonstrasi tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi memicu kericuhan. Perusakan fasilitas umum, tindakan kekerasan, maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat dinilai tidak dapat dibenarkan dengan alasan menyampaikan aspirasi.
Menurut Edi, tindakan anarkis justru dapat mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan. Demonstrasi seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, bukan menjadi ajang perusakan atau tindakan yang membahayakan orang lain.
Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu juga mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat luas harus tetap dihormati. Warga yang tidak terlibat dalam aksi tetap memiliki hak untuk bekerja, menjalankan aktivitas ekonomi, menggunakan fasilitas umum, dan memperoleh pelayanan publik.
Di sisi lain, Edi meminta Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam mengamankan demonstrasi. Aparat kepolisian diharapkan tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan memfasilitasi masyarakat agar hak menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
“Kami meminta Polri memberikan pelayanan dan pengamanan secara profesional, humanis, serta mengedepankan dialog. Jangan sampai masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya justru merasa terhambat,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi antara aparat kepolisian dan peserta aksi menjadi faktor penting untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan. Pendekatan dialogis diperlukan agar potensi gesekan dapat diantisipasi tanpa menghalangi masyarakat menyampaikan tuntutannya.
Edi menegaskan, keberhasilan pengamanan demonstrasi tidak semata-mata diukur dari tidak adanya kericuhan. Lebih dari itu, pengamanan harus mampu menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat.
“Keberhasilan pengamanan aksi bukan hanya diukur dari situasi yang kondusif, tetapi juga dari terjaminnya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman dan bermartabat,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, baik peserta demonstrasi maupun aparat keamanan, dapat menjalankan perannya secara proporsional. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara aparat bertugas memastikan kegiatan berlangsung sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu hak orang lain.
“Dengan saling menghormati, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, sementara aktivitas dan kepentingan umum tetap berjalan. Demokrasi harus dijaga bersama,” tutup Edi.
