Koma.id– Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri untuk mengusut dugaan penyadapan yang disebut memiliki indikasi tindak pidana makar.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan, proses penyidikan telah berlangsung selama beberapa hari. Penyidik Bareskrim terus memeriksa saksi, mendalami keterangan tersangka, serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara tersebut.
Dia menyebut empat jenderal polisi yang menjadi tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, disangkakan dengan pasal terkait tindak pidana makar.
Pasal yang dimaksud meliputi Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Menurut Yusril, dugaan keterkaitan dengan makar muncul setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap alat bukti dan keterangan sejumlah pihak.
“Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan. Dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP,” katanya.
Yusril menegaskan, dugaan makar tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan asumsi. Penetapan sangkaan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup untuk mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.
Dia juga menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi hukum yang berbeda dibandingkan intersepsi elektronik terhadap masyarakat biasa. Sebab, tindakan tersebut dinilai berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kepala negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden! Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191-193 KUHP), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya,” ujarnya.
