Koma.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada sosok besar yang berada di balik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Ia meminta penyidik Polri tidak berhenti mengusut para pelaksana di lapangan, tetapi juga membongkar pihak yang memberikan perintah hingga pihak yang mengambil keuntungan dari operasi tersebut.
Habiburokhman menegaskan, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri motif dan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penyadapan yang disebut menyasar sekitar 6.000 objek.
Menurutnya, jumlah objek penyadapan yang sangat besar, termasuk Presiden dan pimpinan Komisi III DPR, menunjukkan perkara tersebut bukan persoalan biasa.
“Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” kata Habiburokhman.
Ia menilai nyaris mustahil penyadapan dengan skala sebesar itu tidak memiliki motif politik yang lebih luas. Karena itu, penyidik diminta menelusuri siapa pihak yang menginisiasi, mengendalikan, dan berada di balik operasi tersebut.
Habiburokhman bahkan meminta penyidik tidak hanya menggunakan pasal terkait penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mendorong agar dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, termasuk makar, turut didalami apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukumnya.
“Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana. Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” ujarnya.
Meski menduga adanya sosok besar di balik perkara tersebut, Habiburokhman menegaskan tidak ingin berspekulasi atau menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Ia meminta penyidik membuka seluruh rangkaian kasus agar siapa pun yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Kita nggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana. Karena itu pasalnya, jangan hanya nanti kita dorong, ya, jangan hanya ITE, ya. Bisa Tipikor tentu bisa,” kata Habiburokhman.
Ia menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada aparat yang menjalankan penyadapan secara teknis. Pihak yang memberikan perintah, membantu, mengendalikan, maupun mengambil manfaat dari aktivitas ilegal tersebut juga harus ditelusuri.
Habiburokhman sebelumnya juga menyebut penyadapan yang diduga menyasar sekitar 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III DPR, sebagai kejahatan serius berskala besar. Menurutnya, skala tersebut membuat penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya motif politik yang lebih luas.
“Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim menyatakan tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri siapa pemberi perintah dalam dugaan operasi penyadapan tersebut. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyatakan seluruh kemungkinan akan ditelusuri.
Untuk memastikan pengusutan berjalan menyeluruh, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut secara khusus akan membahas perkembangan penyidikan, termasuk mengungkap dalang dan motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Habiburokhman memastikan Komisi III akan mengawal perkara tersebut hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab terungkap dan diproses sesuai hukum.
Dengan demikian, DPR meminta penyidikan tidak hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang berada di balik operasi tersebut, apa tujuan sebenarnya, dan siapa saja yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal itu.
