Koma.id – DPR RI bersama pemerintah mulai mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memberikan landasan hukum bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk melalui mekanisme tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Pembahasan dimulai setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dokumen tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dan diterima Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Pemerintah menyerahkan sebanyak 397 DIM yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Penyerahan tersebut menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah untuk membahas substansi RUU secara lebih mendalam.
Dalam pembahasan awal, Komisi III DPR dan pemerintah juga menyepakati perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penambahan frasa tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pemberantasan korupsi menjadi perhatian utama regulasi ini, meskipun cakupannya tetap dapat menjangkau tindak pidana lain.
Habiburokhman menegaskan, RUU tersebut disusun untuk menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi lebih efektif, terutama dalam mengembalikan aset hasil kejahatan.
“Yang penting dari judul ini sudah nendang, bahwa kita ini konsepnya apa. Memang kita menyerap aspirasi masyarakat bahwa concern utamanya undang-undang ini adalah tindak pidana korupsi,” tegas Habiburokhman.
Ia menjelaskan, Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sedikitnya 81 kegiatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa. Selain itu, Komisi III juga melakukan lima kali kunjungan kerja spesifik dan reses ke lima provinsi serta kunjungan daerah pemilihan di 46 wilayah.
Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan proses perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui prosedur hukum di pengadilan.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan, selama ini sistem hukum Indonesia masih banyak bergantung pada pendekatan follow the suspect dan perampasan aset berbasis pemidanaan atau conviction based forfeiture. Artinya, perampasan aset pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.
Persoalan muncul ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami gangguan jiwa permanen, atau tidak dapat diidentifikasi. Dalam kondisi tersebut, aset yang diduga berasal dari kejahatan berpotensi tetap dikuasai pihak tertentu meskipun proses penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan terhadap pelakunya.
Karena itu, pemerintah mendorong mekanisme perampasan aset yang menjadikan harta kekayaan sebagai objek gugatan, bukan semata-mata orang yang diduga melakukan tindak pidana.
“Perampasan aset dalam RUU ini dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku berdasarkan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan,” ujar Eddy.
Meski demikian, mekanisme tersebut tetap harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Perlindungan terhadap hak milik serta pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah juga menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut.
Selain mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, RUU ini mengatur ruang lingkup aset yang dapat dirampas, penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan.
Aset yang menjadi objek perampasan tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Di antaranya kejahatan di sektor keuangan dan investasi, seperti skema piramida atau Ponzi, manipulasi pasar keuangan, serta investasi fiktif atau bodong.
Habiburokhman menegaskan, hasil kejahatan yang merugikan masyarakat harus dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, aset yang berhasil dipulihkan tidak serta-merta menjadi milik negara apabila terdapat korban yang berhak menerimanya.
RUU tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik agar tidak menjadi korban dalam proses perampasan aset. Ketentuan ini mencakup pengaturan beban pembuktian serta kesempatan yang berimbang bagi pihak yang mengklaim memiliki hak sah atas aset tersebut.
Selain itu, pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi melalui sistem profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian atau pelepasan aset kepada negara maupun korban.
Komisi III juga menekankan pentingnya pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk memberangus lawan penguasa ataupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Dalam pembahasan tersebut, turut muncul ketentuan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pelaksanaannya akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum pidana.
Habiburokhman menyebut terdapat delapan pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut, yakni prinsip dan asas perampasan aset, ruang lingkup aset terkait tindak pidana, mekanisme perampasan dengan atau tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan aset, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan aset.
Ia menegaskan, seluruh ketentuan harus disusun secara proporsional agar pemberantasan kejahatan berjalan efektif tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara.
“Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas,” kata Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset sebelumnya telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Setelah penyerahan DIM, pembahasan akan dilanjutkan melalui Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami substansi dan merumuskan ketentuan pasal demi pasal.
Habiburokhman sebelumnya menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, ia juga menyampaikan optimisme agar pembahasannya dapat dituntaskan lebih cepat, yakni pada November 2026.
Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini menjadi senjata hukum yang lebih kuat untuk memburu aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya, memulihkan kerugian negara, serta mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
